dilema ‘mengingat’ peraturan presiden, payung hukum vs dasar hukum

dilema ‘mengingat’ peraturan presiden, payung hukum vs dasar hukum

Bermula dari UUD NRI 1945, simak dan fokus pada:

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1)      Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

(2)      Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1)      Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)

(2)      Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

*) : Perubahan Pertama

Menyimak UU 10/2004  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khusus fokus pada:

Pasal 7

(1)      Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.    Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

c.    Peraturan Pemerintah;

d.    Peraturan Presiden;

e.    Peraturan Daerah.

Acap pada perpres, faktor mengingat hanya menyebutkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat melek hukum dan sadar politik, ditambah UU. Pada umumnya perpres sebagai pengganti perpres. Jarang yang menjadikan PP sebagai dasar hukum. [HaéN]