siapa yang mendominasi Nusantara, akal politik vs akal ekonomi

siapa yang mendominasi Nusantara, akal politik vs akal ekonomi

Kita tidak tahu apakah teknokrat atau cendekiawan yang berkiprah di pemerintahan, berlatar belakang disipilin ilmu tertentu saja. Kita tidak tahu seberapa persamaan/perbedaan antar presiden dalam merekrut ‘orang pintar’ masuk kabinetnya. Atau adakah perbedaan antara presiden dari militer dengan presiden dari sipil, dalam menempatkan orang pintar di tempat yang membutuhkan orang pintar saja atau orang yang pintar-pintar.

Tiap presiden menghadapi tantangan dan menanggung beban yang tidak sama. Adakah presiden yang tersandera akibat tingkah laku politik atau ulah partai politik. Sukarno yang ditelikung dua kali oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), Madiun Affair 1948 dan G30S PKI, sebagai dampak tidak ada partai yang dianakemaskan atau dianaktirikan.

Antar presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, apakah ada persamaan / perbedaan yang mendasar dan prinsip. Apakah antara pihak yang menjilat dengan pihak yang menghujat berani tampil terang-benderang, melalui media masa, media sosial, media online atau pemanfaatan tekonologi informasi dan komunikasi.

Praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin bisa bebas dari hiruk-pikuk percaturan politik Nusantara. Rakyat tidak faham apa itu revolusi mental, apakah bisa menjadikan hidup lebih sejahtera. Rakyat tidak mau tahu, apakah orang politik atau orang pintar yang masuk jajaran pembantu presiden.

Cuma saja, mengikuti kasus reklamasi teluk Jakarta, seolah-olah hukum tak berlaku. Penguasa tunggal DKI Jakarta betul-betul jadi penentu nasib Jakarta. Tak patut disangkal, akal ekonomi, akal pelaku ekonomi bagian dari konstruksi bangunan ekonomi negara pengatur dunia, akal pengusaha yang mampu menaksir nilai jual penguasa setempat, atau sebagai alat otak ekonomi. Bayangkan kalau lokasi tempat kejadian perkara jauh dari mata presiden. Jauh dari endusan media massa. [HaeN].