"Demi Kesejahteraan Bersama"

"Demi Kesejahteraan Bersama"

Film animasi Keluarga Somat, melalui ketokohan Pak RT (maksudnya panggilan untuk Ketua Rukun Tetangga) yang berbicara dengan logat Sunda cukup kental, acap mengawali bicaranya dengan jargon : “demi kesejahteraan bersama”. Atribut atau busana yang dikenakan, mendukung karakter Pak RT.

Sosok dan tokoh Ketua RT menjadi bumbu penyedap acara media penyiaran televisi. Apakah itu berbentuk sinetron, dan sejenisnya sampai atraksi hiburan tanpa unsur mendidik berupa banyolan, komedian, lawakan maupun sekedar humor. Profil dan spesifikasi Pak RT ditampilkan sesuai karakter cerita.

Di dunia nyata, Ketua RT bisa diliput, ditayang langsung oleh awak media sebagai obyek wawancara atas terjadinya kebakaran di perumahan, saat ada penggerebekan terduga teroris atau anggota ISIS, sebagai sumber informasi atas rumah tersangka korupsi yang mendadak kosong. Jabatan Ketua RT melalui penunjukkan secara aklamasi, seolah sebagai jabatan untuk orang tua, pensiunan atau pengangguran. Memang ada yang digaji oleh pemprov.

Akankah matra, mantera “demi kesejahteraan bersama” memang diawali di tingkat RT. Tergantung kategori dan klas kawasan perumahan, klas penghuninya. Pak RT bisa-bisa bisa yang mempunyai status sosial atau dari klas menengah. Iuran warga untuk keberlangsungan perumahan agar tetap rukun, guyub, aman, bersih butuh biaya. Sekali lagi, besarnya iuran per bulan tergantung klas hunian dan klas penghuninya.

Jika pemerintah, bangsa dan negara adalah sebagai akumulasi RT se-Indonesia, sebagai RT senegara, maka Ketua RT-nya adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Presiden atau sebutan lainnya. Hirarki yang terbentuk tak menjadikan warga bisa kontak langsung dengan pak Presiden. Masalah “demi kesejahteraan bersama” menjadi urusan bersama atau tetap sebagai kewajiban individu.

Peran Pemerintah bersama DPR sebagai regulator menetapkan UU, ditindaklanjuti oleh pemprov maupun pemkab/pemkot bersama wakil rakyat daerah dengan produk hukum di bawahnya. Tersurat maupun tersirat, siapa berbuat apa untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Masyarakat adil, makmur dan sejahtera menjadi PR semua anak bangsa. Semua mempunyai peran sesuai tugas dan fungsinya. Perjuangan mensejahterakan dilakukan dari hulu hingga ke hilir. Dilakukan sebagai siklus kehidupan bangsa dan negara. Pemerintah menyusun sekaligus melaksanakan program dan kegiatan dengan hasil yang diharapkan adalah kesejahteraan umat.

Banyaknya pelaku dan pihak yang berkepentingan, menjadikan siapa berbuat apa menjadi berkembang secara dinamis dan nyaris drastis. Apakah yang terjadi selama ini sebagai ciri negara yang selalu sedang berkembang di tempat atau dikarenakan penyelenggara merasa selalu belum sejatera.[HaeN]