suka-sukanya Islam nusantara, terjebak main politik kepentingan berlapis

suka-sukanya Islam nusantara, terjebak main politik kepentingan berlapis

Padahal, kepentingan berbanding terbalik dengan kebenaran. Saking banyaknya fakta, kalau diambil sampel, bisa-bisa bisa masuk kategori kejahatan tak bersenjata.

Frasa “mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan” maupun frasa “mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan” merupakan cuplikan isi sumpah/janji penyelenggara negara hasil pemiliham umum legislatif (MPR, DPR, DPD, DPRD).

Kepentingan kelompok dan atau kepentingan golongan tersurat di atas, termasuk kepentingan partai politik, daerah, suku, agama, dan ras.

Partai politik Islam, organisasi kemasyarakatan Islam atau yang berlabel Islam. Tahun poltik 2019 menyisakan gaya heroisme religi karena berorientasi pada nikmat dunia. Dalih memperjuangkan agama liwat kekuasaan formal, kekuataan konstitusional (ingat model top-down Islam politik di era rezim asas tunggal Orde Baru). Cuma jadi tukang parkir, kurang menggigit. Bahkan sanggup bangun infrastruktur ke surga.

Geliat umat Islam untuk selalu menjadi manusia merdeka. Terpaksa kalah pamor dengan gerakan aksi nyata, radikal maupun operasi senyap manusia politik.

Jangan lupa dengan pasal mengelola sampah politik menjadi sumber energi. Dicampur bahan baku mancanegara bisa menjadi sumber inspirasi. Tidak harus mengandalkan kandungan lokal. Namanya politik, harus go international, go public.

Agar tak dijangkiti penyakit mudah gagal diri, ayo simak UU RI  nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tersurat frasa Konflik Kepentingan sebagai penambah wawasan diri. Bunyinya, dinarasikan sedemikiannya secara bahasa hukum.

Uji coba, fokus Pasal 1 Ayat 14:

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.         Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Kejadian nyata di panggung politik Nusantara yang sarat syahwat. Olok-olok politik menjadi bagian heroik menistakan diri secara masif, jujur, menerus. Menjadi bagian integral mencampakkan martabat diri secara terang-terangan. [HaéN]