tidak melakukan tindakan politik yang menjadi kewajiban politikus

tidak melakukan tindakan politik yang menjadi kewajiban politikus

Konflik maupun sengketa politik dikarenakan rakyat telah bisa merasakan adanya fakta ketimbang proses politik penguasa.  Bahkan tidak mau tahu betapa perjuangan kawan partai menetapkan kebjakan populis. Urusan isi perut atau pangan, menjadi ladang garapan amal politik Pancasila.

Padahal, munculnya frasa “konflik maupun sengketa politik” lebih disebabkan kinerja penguasa  dikritisi oleh lawan politik, pihak berseberangan secara tidak profesional. Sudah berbuat atau melakukan  tindakan masih dicap salah, malah dianggap keliru.

Cilaka sarat petaka. Pihakan tadi, sebut saja legislatif dan atau eksekutif, sama-sama makan uang rakyat. Wakil rakyat punya hak  pensiun. [HaéN]