yèn kuwi kowé, njur piyé
Realisasi, praktek sila dasar negara “kemanusiaan yang adil dan beradab”, tergantung adab diri manusia ybs. Semakin diyuridisformalkan, kian diperdalam diperluas secara akademis, malah menambah beban negara. Tepatnya membatasi kebebasan ruang gerak penyelenggara negara. Niat mulia selaku abdi masyarakat, kalah pamor dengan budak partai.
Tidak melanggar UU jika presiden pilihan rakyat, mendapat stigma petugas partai. Tidak masuk kategori pelecehan norma politik. Begitulah moral politik tanpa moral.
Lema ‘tuding’, ‘todong’ satu paket pembodohan lewat jasa media bebas ujar. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar