unjuk kinerja penguasa, skenario global vs biaya politik
Politik luar negeri nusantara bebas aktif. Beririsan dengan kawasan perdagangan bebas dunia. Negara kepulauan, maritim, bahari, agaria, multiSARA, multipartai membuat posisi NKRI di bawah koordinasi, komunikasi, kendali mayoritas tunggal vs tirani minoritas vs londo ireng.
Kebijakan internasional menentukan proses legislasi, cepat saji vs mangkrak. Oplosan kebijakan politik memang mengakomodir kepentingan politik berbagai pihak yang mempunyai kursi di parlemen. Jika terdapat hal yang abu-abu, anggap sebagai dinamika demokrasi. tak berlaku peribahasa “akibat nila sebelanga apadaya setitik susu”.
Karakter dasar sebagai negara yang masih, sedang, lagi, selalu, senantiasa akan berkembang adalah:
Pertama. Butuh dana yang tak terhitung untuk meraih kekuasaan (jual-beli dukungan partai politik, borongan suara rakyat, ongkos hitung mundur penggelembungan suara).
Kedua. Butuh biaya yang tak teranggarkan untuk mempertahankan kekuasaan.
Ketiga. Butuh modal pembangunan negara yang ‘tak terduga’ selama menjalankan kekuasaan
Tidak ada definisi universal tentang apa itu kejahatan politik. Beda dengan kejahatan ekonomi. Jangan lupa, hubungan antara politik dengan ekonomi sangat akrab. Daya beli pelaku ekonomi mampu mengendalikan gairah manusia politik. Apa jadinya kalau manusia ekonomi terjun langsung di pemerintahan. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar