Halaman

Jumat, 10 November 2017

bonus tahun politik 2018, rekayasa fitnah dunia vs dunia rekayasa fitnah



bonus tahun politik 2018, rekayasa fitnah dunia vs dunia rekayasa fitnah

Bentuk resmi fitnah politik, dengan mendayagunakan media massa berbayar, menjadi hak paten pemerintah di negara manapun. Posisi dan peran strategisnya di atas hukum, sehingga pelaku fitnah tidak bisa dipidana. Konten, isi, muatan, kandungan aneka firnah tak bisa dijadikan bahan debat atau dikaji secara akademis. Sudah harga mati kawan.

Di NKRI, fitnah politik sudah menjadi menu wajib bagi penguasa. Dalih menjaga wibawa negara, menjadi kedaulatan politik luar negeri. Bisa dipakai di sembarang tempat, semua waktu dan keadaan. Mempertahankan status periode agar tetap bisa sampai batas akhir penyerahan kekuasaan.

Skenario fitnah politik buatan lokal Nusantara, berlapis, berjenjang, dinamis dan kondisional. Bisa dipakai langsung oleh antar penyelenggara negara yang merasa kedudukannya terancam dari dalam.

Barisan dalam negeri kurang dipercaya asas loyal, patuh, taat, maka UUD NRI 1945 memberi peluang untuk berkonsolidasi, berkonspirasi, berkoalisi dengan barisan asing. Asal tujuannya untuk kepentingan tanah air, yang dikemas, diformat di tangannya.

Pasar bebas politik tahun 2018, senyum politik melekat di bibir penyelenggara negara. Senyum pasangan, settingan yang serba basa-basi atau sekedar senyum penghibur diri.

Bisa-bisa bisa terjadi dukun politik berperan ganda. Media Indonesia, media Nusantara, media asing ikut aktif ambil peran sesuai selera diri sendiri. Soal menambah duka politik rakyat, itu bukan urusan mereka.

PR besar bangsa, seolah menjadikan bangsa ini sibuk bersatu. Sukses Asian Games ke-18 mulai 18.08.2018 di Jakarta dan Palembang. Nyata DKI-1 dan DKI-2 2017-2022 tak sesuai skenario penguasa dan konspirasi politik tingkat tinggi, akan mempengaruhi skenario andalan berikutnya.

Politik bagi hasil, sistem ijon, sudah bisa ditarik mundur. Peta politik akan menunjukkan sumber gempa politik, akibat pilkada serentak 2018. Masih ingat dengan olahkata : sistem pilkada serentak, bayar tunai di tempat vs tidak terbukti uang kembali.

Kehendak sejarah akan muncul kutub, bukan pro-pemerintah atau sebaliknya. Mereka membentuk kutub baru, hidup dari kemelut bangsa. Mendapat keuntungan dari kedua belah pihak yang berlawanan, bersaing di pilpres 2019.

Jangan sampai rakyat menenggak obat penangkal bencana politik. [HaèN]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar