profil kawanan politisi nusantara yang adil dan beradab

profil kawanan politisi nusantara yang adil dan beradab

Padahal mau bilang cerdas, waras, bergas, tegas pada sosok manusia politik, politisi sipil, kader parpol. Malah dianggap merendahkan martabat. Melakukan tindak ujaran fitnah secara nyata, terang benderang. Strata tertentu masuk pasal politik merongrong wibawa negara, penguasa. Melebihi pasal pembunuhan karakter.

Kebijakan politik menetapkan penggunaan mobil / motor listrik di ibukota negara pasca Jakarta. Kebijakan lingkungan hidup, pengurasan bahan baku BBM, terpenuhi dengan seksama. Pertamina fokus urus. Selaju ini, ganjil-genap tata moral, kode etik dan etika berpolitik, tergantung selera oknum ketua umum. AD dan ART sekedar syarat administrasi dan dinamis sesuai permintaan pasar dunia.

Istana restui pilkada serentak 2020. Pas lima tahun pasca pilkada serentak 9 Desember 2015 (digelar di 269 daerah, terdiri dari 9 provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, 36 kota untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota serta 224 kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati).

Dalih sigap hadapi tantangan zaman dan tidak terlibas laju peradaban bangsa sendiri. Kondisi ini berpengaruh pada pelaku pencari amal politik nusantara. Apesnya, pengamalan pasal demokrasi multipartai memacu memicu dimensi multikonflik plus konflik multidimensi.

Suratan takdir sejarah perpolitikkan nusantara, tak begitu saja bisa lepas dari sistem partai politik internasional yang tersisa di Tiongkok. Kedekatan bangsa nusantara dengan negara terbanyak populasinya. Bersyukur, masih ada batas antar pihak soal urusan strategi sebar tebar ajaran politik. Berikut pola pendekatan, landasan kultur berorganisasi, dan tipologi anggotanya.

Diperparah maupun diperarah dengan perbedaan yang bersifat cabang dalam memahami dan mempraktikkan AD dan ART atau kebijakan alias titah tak terbantah oknum ketua umum.[HaéN]