daya belanja rakyat vs daya obral penguasa

daya belanja rakyat vs daya obral penguasa

Bukan titik temu, titik tolak bahkan titik terang problematik, problem dilematis  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertambahan, pertumbuhan populasi penduduk mengikuti deret hitung. Melonjaknya masalah sesuai deret hitung.

Sistem perencanaan dan praktik pembangunan nasional, secara sadar memunculkan sebuah pola pemiskinan yang sistematis (sistemic empoorment) secara merata sesuai potensi otonomi dan otoritas daerah. Termasuk terdampak pada sektor usaha kecil, industri rumah tangga atau kegiatan ekonomi daripada menganggur.

Tata kelola sumber daya alam dengan pendekatan peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Tata produksi penjamin ketahanan energi nasional (energy security) dan tata konsumsi penjamin keadilan pemanfaatan sumber daya alam kini dan masa depan, di atas kertas saja sulit dirumuskan.

Masalah klasik tapi tetap bikin asyik. Negara tak memiliki daya dan nyali baik berwujud modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya politik dalam negeri.

Bahwa sumber daya politik yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, Namun kiranya, praktik tata kelola yang ada, sejak dieksploitasi sebenarnya sudah tidak sepenuhnya dikuasai negara. Sebaliknya, gugus kendali mutu ada di tangan operator, para politisi dan pejabat birokrat. Degenerasi generasi tanpa bentuk, kontaminasi hutan belantara politik nasional, konflik sosial, ketidakadilan politik serta korupsi konstitusi menjadi agenda terselubung.[HaéN]