Kontribusi Perantau/TKI Jawa Barat Bangun Kampung Halaman

oleh : Herwin Nur

Nomenklatur organisasi perangkat daerah yang bermuatan lokal yaitu Biro Administrasi Pembangunan Dan Kerjasama Rantau, terdapat di pemprov Sumatera Barat, sejarah memang telah membuktikan kontribusi perantau.

            Kontribusi Orang Awak tidak sebatas pada kampung halamannya saja, bahkan Nusantara, a.l dengan gelar Proklamator. Dominasi  jiwa dagang, banyak perantau Minang yang sukses di pulau seberang atau negeri orang, saat mudik geliatkan dan gairahkan sektor riil. Imbas semangat otonomi daerah, 15-20% APBD Kabupaten / Kota yang dapat digunakan untuk Belanja Publik, sedangkan sekitar 80% untuk Belanja Pegawai. Kemampuan Pemerintah Daerah membangun ranah Minang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hanya 1/3 sedangkan 2/3 kebutuhan lainnya butuh dukungan pihak ketiga yang salah satunya potensi perantau (data angka dari “Kekuatan Perantau Minang Dalam Membangun Kampung Halaman”, Erpindo, S.Kom, Jumat, 28 Juni 2013).

Strata Pemudik

Evolusi motivasi pemudik di bulan Ramadhan yang semula jadi ciri khas pembantu rumah tangga (kerja di kota balik ke tempat tinggalnya, di desa), meningkat dilakukan oleh pembantu presiden. Bahkan tradisi budaya dan ritual religi mudik 1434 H seolah menjadi wajib.

Strata kelas menengah semakin bertambah, mulai dari bawah. Mereka adalah generasi muda atau bahkan anak-anak yang tidak mengandalkan pendidikan formal, karena himpitan dan tekanan hidup, berjibaku dengan kerasnya hidup menjadi produktif.

Ada juga kelas menengah yang berasal dari mereka yang mengandalkan potensi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sertifikasi guru mendongkrak kemampuan finansial, berbagai jabatan fungsional menjadi profesi yang dilirik dan diminati.

Bank Dunia mendefinisikan kelas menengah adalah mereka dengan pengeluaran harian per kapita antara US$2 hingga US$20. Namun, kelas menengah Indonesia masih didominasi kelas menengah rendah, yaitu mereka yang pengeluaran harian per kapita sebesar US$2–4.  

Aliran Rupiah

Arus manusia balik kampung identik dengan aliran uang ke tanah kelahiran yang dibelanjakan atau sebagai investasi. Walau bersifat setahun sekali, jangan lupa para perantau, bahkan yang sampai mancanegara sebagai TKI tiap bulan kirim uang ke keluarganya.

Kemana dan untuk apa aliran uang mengendap, apakah berumpan balik dengan kesejahteraan saja, atau bisa ikut memakmurkan lingkungan desa/kelurahan atau kabupaten/kotanya. Peran pemerintah kabupaten/kota dalam mengantisipasi potensi perantau/pemudik sangat dibutuhkan, sebagaimana pemprov Sumbar berikut pemkab/pemkot telah melakukan tindakan nyata.

Jakarta sebagai pemasok aliran Rp yang dibawa pemudik, mulai dari birokrat sampai PKL atau pedagang di pasar tradisional. Para pekerja/buruh yang tidak mudik,  merasa keberatan dengan cuti bersama karena mereka kehilangan kesempatan untuk mendapat tunjangan tidak tetap, uang lembur, ataupun uang transportasi.

Kisah Sukses

Provinsi Jawa Barat dikenal sebagai pemasok TKI terbesar di Indonesia (5 kabupaten menjadi daerah pengiriman TKI terbesar yaitu Cirebon, Indramayu, Subang, Cianjur dan Sukabumi), kisah suskesnya bisa dilihat pada dibangunannya rumah tinggal yang lebih baik dari sebelumnya. Kisah sukses TKI mungkin tak sebanding dengan kisah derita di negeri orang lain. Perjuangan TKI tidak sekedar jiwa raga, bahkan kehormatan diri dan bangsa jadi korban. Kisah sukses pahlawan devisa sangat beragam, semua tergantung dari orangnya.

Jabar sedang dalam proses membuat peraturan daerah, dengan muatan antisipatif antara lain perlindungan anak-anak TKI.  Pemberdayaan bagi TKI pasca kontrak di mancanegara, sehingga mereka mempunyai perencanaan yang baik dalam pengelolaan keuangan dan keterampilan yang baik. TKI yang terbiasa digaji dengan standar Dolar, akan malas jika kerja di kampung halamannya dengan standar Rp.

Di sisi lain Jabar sebagai kota tujuan  menuntut ilmu perguruan tinggi, jika mudik masal maka tempat kos anak kampus bisa lengang. Pekerja/buruh lokal mempunyai daya finansial yang patut diperhitungkan.

Saran

Strategi pemberdayaan potensi perantau dengan komunikasi dua arah, antara perantau dengan masyarakat serta pemerintah daerah dalam menjaring kebutuhan dan kemampuan nyata desa/kelurahan.

Optimalisasi dan penguatan pelayanan satu atap tenaga kerja luar negeri yaitu Balai Pelayanan Terpadu Tenaga Kerja Luar Negeri Jawa Barat, tidak hanya satu arah, ditingkatkan dengan menginvetarisasi potensi perantau/TKI serta mempererat dan mempertahankan hubungan antara pemkab/pemkot dengan perantau/TKI sehingga terus terbangun komunikasi aktif dengan perantau.

Peran aktif perantau/TKI dalam proses pembangunan Jawa Barat, baik dalam perencanaan, dukungan dana maupun pelaksanaan. Perantau/TKI tidak hanya sebagai penerima atau pengguna manfaat pembangunan [HaeN].