sumpah pancasilais 24 jam, sejahtera serempak utamakan
Kemudian daripada itu, bahwasanya rakyat adil, makmur, sejahtera sudah terwakili. Secara simbolis, penduduk yang masuk kategori, kriteria ‘adil, makmur, sejahtera’ versi BPS sudah terdapat di setiap provinsi. Masalah persentase, tidak masalah. Bahkan ada yang jauh di atas rata-rata nasional, penguasa boleh tepuk dada.
Bentuk rasa peka, peduli, tanggap pemerintah pada aspek pembangunan manusia. Fokus lurus pada komponen penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tersurat dan tersirat secara konstitusional. Jika dalil sejahtera sebagai wujud nyata praktik sila kelima Pancasila, ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.
Prioritas pembangunan daerah pun ditujukan kepada lapisan masyarakat yang siap berubah. Siap menerima konsekuensi, dampak, efek pembangunan. Pihak swasta lebih memanjakan kasta warganegara utama. Kebutuhan dasar rakyat papan bawah, didekati dengan program/kegiatan anti-miskin. Asumsi bahwa kasta dasar ini memang lebih tahan banting. Hidup mengandalkan memurahan dan keramahan alam. Bukan berarti tergelakang. Sebagian dari mereka masuk bursa generasi medsos.
Indonesia sejahtera di pelupuk mata. Menyimak hasil pembangunan fisik sejak NKRI diproklamirkan. Lebih dari sekedar ucap rasa syukur. Kian bersyukur karena prestasi kinerja terukur. Sebagai bukti sejarah peradaban dan kemanusiaan. Sejalan atau berbanding lurus mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya.
Kembali ke nasib rakyat. Rakyat memang menjadi beban kewajiban pemerintah. Melalui pemilihan langsung akan menentukan nasib pemimpin dan wakil rakyat. Sebagai imbangan peras keringat, perah peluh penyelenggara negara, pejabat pemerintah atau sebutan resmi semaksud. Lihat kadar sejahteranya. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar