diléma tahun politik, manusia politik vs manusia ekonomi

diléma tahun politik, manusia politik vs manusia ekonomi

Syahwat politik Nusantara, khususnya yang mengandalakn keringat orang lain, dinasti politik, politik adalah segala-galanya, tidak mengenal emanispasi. Semua manusia politik mempunyai hak yang sama. Jangan dibilang dalam hal korupsi atau penyalahgunaan wewenang, kekuasaan. Memanfaatkan kesempatan di periode ybs.

Semangkin nyata pergerakan politik – tanpa ideologi – karena hanya sebatas memperebutkan kekuasaan secara konstitusional, legal dan normal. Dibilang normal, karena sah-sah saja jika memakai dukungan dari semua pihak.

Sebut saja bahwasanya Polri dengan akal, nalar, logika diri sendiri, berniat, beringin membuat satgas politik uang.

Jangan dimultitafsirkan. Malah bisa terjerat pasal anti kemapanan, penebar dan penabur ujaran kebencian, upaya merongrong wibawa negara dari dalam, mempraktikkan pasal makar atau gerakan separatis berbasis pemerataan pembangunan.

Kesenjangan, ketimpangan, ketidakmerataan daya ideologi antar provinsi, sebagai faktor utama penyebab dominasi manusia ekonomi. Simak mengapa wabah dinasti politik masih aman-aman.

Tak salah, koalisi partai politik pro-pemerintah tidak akan lurus sampai tingkat kabupaten/kota. Jadi, namanya uang, tetap jadi penentu. Ingat, ideologi Rp menjadi lagu wajib kawanan parpolis. [HaèN]