Tergantung
Kekuatan Pasar
Niat mulia pemerintah menertibakan
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai langkah politis. Keputusan yang diambil
berdasarkan masukan dari pihak yang bisa menentukan jalannya pemerintahan.
Melaksanakan kewajiban Trisakti dan Nawa Cita yang diperkuat ramuan ajaib
revolusi mental, masih jauh panggang dari api.
Kebutuhan untuk bahan baku makanan atau
lauk rakyat : tahu dan tempe, yaitu kedelai masih ditentukan oleh pasokan dari
luar negeri. Daya kendali pemerintah terhadap pasokan dan harga cabai dengan
cara tarik ulur. Lama-lama rakyat bosan, jenuh dan segera melupakannya.
Konsep Jokowi agar politik dan agama
dipisahkan, tidak dicampuradukkan dalam satu wadah. Akan semakin kental terukur
dan nyata pasca putaran kedua pilkada DKI Jakarta, Rabu, 19 April 2017, apapun
bisa terjadi. Rencana B, skenario atau konspirasi asing akan terang-terangan dicanangkan
dan diterapkan. Pemerintah kelebihan energi untuk mensukseskan pilpres 2019.
Indonesia sebagai negara
ramah-investor, khususnya terhadap investor dari daratan Tiongkok. Tindak turun
tangan presiden semakin menunjukkan ikatan moralnya dengan negara tirai bambu.
Secara umum, masih ada
yang sepak terjangnya di atas HTI. Atau masih adanya peninggalan kekuatan
politik di zaman Orde Lama yang merasuk ke berbagai gerakan legal. Menjadi penumpang
gelap di tubuh partai politik dengan ideologi tertutup. [HaèN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar