Beraninya Cuma Melawan Anak Kecil

Beraninya Cuma Melawan Anak Kecil

Pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM secara resmi menyatakan akan memproses pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Terkait sikap pemerintah tersebut, pihak HTI menyatakan permintaan untuk berdialog terlebih dahulu. (alenia pertama “Pemerintah akan Bubarkan HTI”, Republika, Selasa, 9 Mei 2017).

Langkah catur politik pemerintah, tepatnya presiden ketujuh RI, bapak Ir H Joko Widodo, sangat patut dan layak diacungi dua jempol tangan kanan dan tangan kiri. Keberanian ini sebagai wujud nyata “bela negara”. Cinta produk sendiri. Sebagai sinyal kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) dan/atau partai politik (parpol)  untuk jangan main api di NKRI. Pemerintah tidak akan pandang bulu. Tidak akan pilah kisah dan pilih kasih.

Sekaligus sebagai peringatan bagi ormas asing yang mau cari lahan atau memanfaatkan lahan basah, lahan tak bertuan di NKRI. Juga tentunya sebagai unjuk gigi atau show of force pemerintah jangan sampai kekuatan asing, investor politik dari negara paling bersahabat untuk mencari penyakit di NKRI. Mereka yang selama ini gemar mengobok-obok kedaulatan ideologi dan menjajal persatuan dan kesatuan NKRI.

Jangankan ormas sekaliber HTI, parpol warisan Orde Baru atau parpol era reformasi, yang nyata-nyatanya nyata mempraktikkan dinasti politik. Memanfaatkan semangat dan jiwa otonomi daerah. Membentuk kerajaan kecil tingkat kabupaten / kota bahkan tingkat provinsi. Disparitas atau kesenjangan antarwilayah menjadi semakin meluas, menerus. Jangan kaget dan mati berdiri kalau parpol yang gituan siap-siap dibubarkan di tempat. Minimal akan digrebek oleh Satpol PP. Tidak perlu mencari bukti. Intel atau spion Melayu dapat dipercaya daya endusnya. Pemerintah tak akan tebang pilih.

Kita bersyukur NKRI belum punya payung hukum untuk memproses kejahatan politik. Politik uang memang bagian integral dari denyut pesta demokrasi. Politik transaksional sebagai wujud dari demokrasi berdiri di atas kaki sendiri.

Dinasti politik melahirkan tatanan negara bayangan dan struktur pemerintah informal atau pemerintah dalam kemasan paket. Jangan dikaitkan dengan efek domino dari negara multipartai. Di tingkat nasional, secara de facto dan de jure, terjadi praktik presiden senior. Atau bentuk lain dari negara multipilot. NKRI bisa meluncur bebas, terjun bebas kemana saja, kapan saja.

Jadi, kalau terjadi kejahatan lintas negara di daratan, lautan dan udara atau wiayah NKRI maupun wilayah yurisdiksi, rakyat boleh hidup tenang. Pemerintah pasti akan bertindak sebelum memakan korban jiwa raga dan menimbulkan segala kerugian (yang tidak merugikan negara). [HaèN]