Cara Bijak Ormas Islam Mengkritisi Kebijakan Pemerintah

Cara Bijak Ormas Islam Mengkritisi Kebijakan Pemerintah

oleh : Rathi Nurwigha

Entah sejak pemerintahan siapa, ketika penetapan 1 Ramadhan maupun 1 Syawal menjadi ajang perseteruan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakat (ormas) Islam. Jangankan masalah pelaksanaan syariat Islam, kebijakan umum pun ormas Islam tanpa diminta bersikap kritis. Ironisnya, setiap pembahasan dalam rangka proses penetapan kebijakan, jika diundang tidak hadir. Atau mewakilkan kepada anggotanya yang hanya datang, duduk, diam.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Barangsiapa hendak menasihati pemerintah tentang sesuatu, janganlah dia lakukan dengan terang-terangan. Akan tetapi, hendaknya dia ajak dan menyendiri dengannya. Jika diterima, itulah yang diharapkan. Jika tidak, sungguh ia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya.” (HR. Ahmad dalam Musnad-nya).

Sejauh ini kita menyadari eksistensi pemerintah. Terdapat dua kewajiban utama/pokok yang harus ditunaikan oleh pemerintah. Pertama, menjaga keutuhan dan keberlangsungan agama serta melindungi keberlanjutan agama. Ikhwal inilah yang paling penting untuk diperhatikan dan dijaga. Kedua, mengatur urusan dunia, sebab meliputi kemaslahatan dunia secara umum, yaitu dengan menetapkan kebijakan serta mengambil langkah pelaksanaan dan pengawasan.

Pemerintah sebagai proses dan produk politik. Ormas Islam, terlebih jika jagonya tidak jadi presiden, atau bahasa terangnya jika ketua mau maju jadi capres masih malu-malu mau, dengan tenang hati memposisikan diri berseberangan dengan pemerintah.