sigap
Ibu Pertiwi simak status bencana politik
NKRI
harga mati kawan. Kelompok kriminal bersenjata, yang ingin berdaulat, jelas
bukan makar. Gerakan senyap berpola séparatis,
sempalan partai politik bukan masalah. Peta politik menujukkan adanya
pengkaplingan berbasis penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan.
Beda
dengan struktur teritorial tentara dan polisi. Maka dari itu, militer mempunyai
daya pantau atas perilaku politisi sipil. Pergerakan politik sejalan dengan
tingkat kerawanan bangsa dan negara.
Keadaan
persoalan bangsa dan negara, atau konstélasi politik, menyebabkan anak bangsa pribumi
semakin bias dalam memaknai arti sebuah persatuan, kesatuan dan kedaulatan. Sistem
politik yang beredar luas di masyarakat, bak menawarkan obat serba guna, aneka
manfaat.
Kendati
rakyat di mana pun tempat tinggalnya, mampu mencerna dan mengunyah asupan menu
politik. Masalahnya, aneka ujaran berbasis kebencian, kebodohan, kebohongan
dipelihara oleh negara. Beban hidup dan beban mati yang ditanggung rakyat,
melebihi kapasitas komunitas.
Bisa-bisa,
rakyat pemegang hak pilih di suatu dapil, tenyata tidak sewarna dengan harapan
penguasa. Secara administrasi bisa lenyap dari peta bumi. Masuk jajaran wilayah
tak dikehendaki. Menguntungkan pihak lawan. penguasa harus pandai-pandai
berminyak air.
Bersyukur
jika rakyat tahu saja vs tahu banget akan dalil hak pemilih. Mempunyai KTP-elektronik
bukan jaminan hak politik terjamin. [HaèN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar