Apa yang Kau Cari Parpol Islam?

Kolom Tamu     Dibaca :354 kali , 0 komentar

Apa yang Kau Cari Parpol Islam?

Ditulis : Herwin Nur, 03 Oktober 2012 | 11:01

Lomba Korupsi

Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab), Dipo Alam, merilis data yang menampilkan peringkat pejabat negara dan angota DPR terkorup berdasarkan latar belakang partai politik induknya. Dari data yang dirilis Menseskab terungkap bahwa kepala daerah/wakil kepala daerah dan anggota DPR dari kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menduduki Peringkat Empat (17 orang atau 3,97%) tertinggi keterlibatannya dalam berbagai kasus dugaan korupsi dan tindak pidana umum. PPP tidak menampik kebenaran data itu, namun justru akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi internal (KabarNet, 30/09/2012).

PPP sebagai pemain lama (5 Januari 1973) di panggung politik, tertempa dalam kawah Candradimuka di zaman Orba. “Prestasi” PPP diraih malah pada saat era Reformasi, ketika Ketua Umum DPP PPP,  H. Hamzah Haz (hasil Muktamar IV 1998 dan Muktamar V 2003) dilantik jadi wakil presiden RI di tengah periode 1999-2004, tepatnya 23 Juli 2001-20 Oktober 2004.

Regenerasi Bangsa

PPP mungkin telah menciptakan kemampuan kompetitifnya, sekaligus menjaga daya kompetitifnya sehingga berkesinambungan antar periode pemilu, antar generasi, antar pemeritahan,  alias bertahan lama. Keunggulan kompetitif adalah mewariskan muatan politik kepada generasi selanjutnya. Warisan politik diutamakan berbentuk kecerdasan politik yang bermanfaat untuk dirinya sendiri (walau hanya sekedar sebagai simpatisan), masyarakat dalam arti luas ataupun internal parpol.

PPP mempunyai tanggung jawab dan beban moral dalam mengaktualisasikan instrument demokratisasi yang diterjemahkan menjadi pendidikan politik. Warisan politik parpol Islam tidak sekedar parpol bebas korupsi, atau tindak pidana lainnya, wajib difahami dan disemangati sebagai sebuah Amanah Regenerasi. Amanah Regenerasi berangkat dari makna :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (QS An-Nisaa’ : 9) 

Kinerja dan kiprah parpol Islam tidak sekedar diukur dalam perolehan jatah kursi di legislatif, eksekutif dan yudikatif; banyaknya pengurus sampai tingkat kecamatan atau masuk kategori parpol bebas korupsi, tetapi lebih diukur pada peningkatan rakyat sejahtera.

Alergi Politik

Sistem politik melalui pesta demokrasi, kiat menjadi kutu loncat antar parpol, mendirikan parpol sebagai ikhtiar formal bagaimana merebut, mempertahankan dan sekaligus melanggengkan kekuasaan. Lima tahun ke depan, nasib rakyat seolah sudah tergadaikan. Kalkulasi politis menjadikan kehidupan berpemerintahan, berbangsa dan bernegara sudah dikapling secara sistematis. Siapa jadi apa, siapa dapat apa sebagai pertimbangan utama dalam pembagian kekuasaan.

Syahwat politik diekspose media massa menjadikan rakyat apatis, alergi, dan antipati terhadap gerakan politik para wakil rakyat., atau para kader parpol pada umumnya. Wakil rakyat lebih dahulu mensejahterakan dirinya, baru urusan rakyat diurus nanti-nanti.. Oknum anak bangsa menggunakan kendaraan politik untuk mencari kekuasaan, kekayaan dan kekuatan.

Ritual Politik

Musuh dalam selimut atau tantangan nyata di depan mata parpol Islam hanya satu, yaitu ketika ulama atau tokoh umat Islam tidak mengurus umatnya, malah merecoki urusan negara. Urusan negara sebagai fungsi politik, halal dan haram menjadi satu, hak dan batil berjalan beriringan.

Parpol Islam bisa memiliki misi strategis, melaksanakan agama Islam secara kontekstual dalam  format politik, menjalankan amanah politis dengan fokus rakyat sejahtera. Secara  internal, perlu adanya pendidikan politik sebagai syarat sebagai kader.(Herwin Nur/Wasathon.com)