INDONESIA–ku 73 tahun, kebutuhan ekonomi vs kepentingan politik

INDONESIA–ku 73 tahun, kebutuhan ekonomi vs kepentingan politik

Tidak hanya pada kondisi tertentu, seperti ada ‘perang dingin’ antara ekonomi dan politik dalam tatanan, tataran pemerintah. Praktik demokrasi yang mana dimana diartikan bahwasanya kedaulatan ada di tangan juara umum pemilu legislatif, pilkada apalagi pilpres. Ikhwal ini semakin mencuatkan dan menguatkan fakta, mana yang menentukan nasib bangsa dan negara.

Operasi senyap segelintir orang super kaya, pengusaha multinasional, manusia ekonimi mampu mendikte tata niaga sendi-sendi ekonomi. Manusia politik yang sedang kontrak politik, terbawa arus. Mau tak mau, merasa wajib berkontribusi secara terukur.

Mégaèfèk revolusi mental menjadikan biaya politik, mahar politik maupun jual beli kursi penyelenggara negara semakin nyata, terukur, fluktuatif, dinamis. Lelang jabatan wakil rakyat, kepala daerah maupun kepala negara menjadi rahasia umum. Secara tak langsung sebagai saringan adminsitrasi.

Bandar politik tak mau berspekulasi. Mereka hanya akan mengusung kandidat, bakal calon yang potensial saja tidak cukup. Mereka tidak mau berjudi. Kalau jagonya kalah, bak buang uang percuma. Ini masuk hitung-hitungan ekonomi tingkat tinggi. Minimal skala nasional.

Akumulasi otak-atik ekonomi rakyat yang mayoritas, cukup dengan satu pendekatan. Menghasilkan satu kebijakan yang multiguna, multimanfaat dan multiefek. Ekonomi rakyat berbasis kebutuhan perut sehari-hari. Pakai asas pemerataan.

Ikhwal bagaimana agar dapur keluarga tetap berasap, kendil tidak terguling, perlu wibawa negara. Campur tangan, kepedulian, intervensi pemerintah. Terbukti, yang paling terasa adalah rasa asin garam dapur perlu garam impor. Asinnya garam impor lebih berklas, bertaji, bermerek.

Bagaimana ikhtiar sampai modus agar dapur negara tetap berasap. Utamakan impor, tidak hanya kebutuhan dan kemandirian pangan. Pasal daya ideologi anak bangsa pribumi yang tak mampu bersaing di pasar bebas. Apapun bisa terjadi. [HaèN]