Halaman

Selasa, 04 Agustus 2020

pilkada serentak 2020 vs paket politik bebas ongkir (ongkos mikir)


pilkada serentak 2020 vs paket politik bebas ongkir (ongkos mikir)

Pemerintah jauh tahun sudah mengkantongi zonasi daerah (provinsi, kabupaten, kota) pada saat pilkada serentak 2020. Sebutan zona kuning dan atau zona merah, kontra produktif skenario politik multinasional. Patokan duga bertengara pada pilpres 2024. Protokol politik sehat tetap menjadi acuan multipihak.

Rawan konflik karena merupakan lahan basah bagi koalisi nasional. Otonomi plus otoritas daerah tetap dominan. Bahkan tersedia paket politik yang akan menentukan kontrak politik. Pola pendekatan, sistem penekanan atas-bawah, model drop-dropan peninggalan rezim militer-politik daripada Suhart0, tetap dipercaya daya cengkeramnya.

Intimidasi politik menghasilkan kompromi penentuan dan penetapan pasangan bakal calon kepala daerah menyedot persentase biaya politik yang mungkin dominan. Ongkos operasi dan pemeliharaan mesin politik ditanggung partai pengusung. Membuat kawanan lain turun gunung atau elit lokal cari panggung di atas punggung partai doyan kursi.

Penguasaan teritoial memang menjadi syarat dasar untuk maju ke tingkatan setingkat. Mau jalan pintas, bangsa dan negara menjadi tumbal politik. [HaéN]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar