pilkada serentak 2020 vs
paket politik bebas ongkir (ongkos mikir)
Pemerintah jauh tahun
sudah mengkantongi zonasi daerah (provinsi, kabupaten, kota) pada saat pilkada
serentak 2020. Sebutan zona kuning dan atau zona merah, kontra produktif
skenario politik multinasional. Patokan duga bertengara pada pilpres 2024.
Protokol politik sehat tetap menjadi acuan multipihak.
Rawan konflik karena
merupakan lahan basah bagi koalisi nasional. Otonomi plus otoritas daerah tetap
dominan. Bahkan tersedia paket politik yang akan menentukan kontrak politik. Pola
pendekatan, sistem penekanan atas-bawah, model drop-dropan peninggalan rezim militer-politik
daripada Suhart0, tetap dipercaya daya cengkeramnya.
Intimidasi politik
menghasilkan kompromi penentuan dan penetapan pasangan bakal calon kepala
daerah menyedot persentase biaya politik yang mungkin dominan. Ongkos operasi
dan pemeliharaan mesin politik ditanggung partai pengusung. Membuat kawanan
lain turun gunung atau elit lokal cari panggung di atas punggung partai doyan
kursi.
Penguasaan teritoial
memang menjadi syarat dasar untuk maju ke tingkatan setingkat. Mau jalan
pintas, bangsa dan negara menjadi tumbal politik. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar