nusantara multipartai, lucunya dimana

 nusantara multipartai, lucunya dimana

 Sesekai iseng tanpa hadiah.  Coba kuak simak,  ungkap apakah  ada beda nyata  antara  partai politik (parpol) dengan organisasi kemayarakatan (ormas). Sama-sama didirikan jauh tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan  RI 17 Austus 1945. 

Pakai methode dampak keterkaitan ke belakang (backward linkage effect) dan dampak keterkaitan ke depan (forward linkage effect).

Mégaéfék multipartai pembuka tabir. Selaku pemanasan cara berpikir akal sehat kemanusiaan.

Dilema wibawa negara, multipartai vs multipilot. Dikisahkan oleh ki dalang Sobopawon. Agar lebih nyata, ceta wéla-wéla dan terang benderang, maka penuturan kisah diangkat dari kejadian dan perkara yang sedang berjalan. Sesuai dengan periodenya, yaitu éra mégatéga. Bukan rekayasa, bukan modifikasi, bukan manipulasi, bukan modus, bukan sulap, bukan sihir.

Praktik demokrasi negara multipartai vs penguasa di bawah satu kendali. Efek domino, efek karambol pengadaan orang / jabatan penyelenggara negara, khususnya kepala negara. Walkhusus teradanya presiden ketujuh RI, sampai dua periode. Bak zaman orde baru. Belum laga sudah ketahuan siapa juara umum. Sistem hitung mundur. Status quo yang tak perlu pembuktian. Daur ulang sejarah adab persatuan Indonesia vs Indonesia satu.

Praktik demokrasi yang menghasilkan dalil: kedaulatan ada di tangan pemenang pesta demokrasi, bukan tanpa efek domino. Diperkuat dengan tindak laku garang garing penyelenggara negara yang untuk membuktikan kadar loyalitasnya, sekaligus unjuk gigi.  Nusantara kaya bahkan surplus komedian politik. Kutu loncat bukan pasal nista. [HaéN]

stratifikasi jidat tegak vs batuk klimis

stratifikasi jidat tegak vs batuk klimis

 Salah kawan. Justru daya dong mereka jauh di atas rata-rata nasional. Belum disuruh sudah berbuat. Belum diminta sudah memberi. Belum ditanya sudah menjawab. Belum ditawari sudah menunjuk. Pokoknya serba belum-belum.

Jelas lakonnya adalah “Petruk mbangun negoro”, yang muncul malah wayang tokoh ahli tangan kosong. Bukan Pencak Silat atau bela diri yang ada di Nusantara. Betapa kerugian negara mengalihfungsikan hutan ata menjual pulau kecil, terpencil, terluar. Di lain pihak, ada pihak yang diuntungkan dengan perluasan daratan.

Kembali ke kalangan yang mempersoalkan kehadiran rambut seutuhnya di kepalanya. Pariwara pedagang obat pinggir jalan masuk layar kaca, langsung dianggap mujarab bin mustajab. Mau kumis tetap di atas bibir atas. Rambut bergantung bebas di rahang bawah, dagu selaku tanda jantan tenan. Seolah harga diri tergantung banyaknya rambut di hamparan luasan kepala. [HaéN]

yang meringankan nusantara

 yang meringankan nusantara

 Dari aspek hukum apapun, tergantung pendekatan berketerbukaan. Aspek rakyat kerakyatan lebih terbuka terhadap tekanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tekanan politik lokal, intimidasi  penguasa atas nama kepentingan global kian memperkuat kemandirian, ketahanan, kedaulatan rakyat.

Rakyat paham dampak menggunakan hak politik, hak memilih orang atau parpol saat daripada  pesta demokrasi. Identik “tutup mata” terhadap kepentingan partai di atas segala kepentingan yang ada.  Kebijakan partai menentukan  nasib  bangsa dan negara selama, semasa kontrak politik. Imbas penguasa berlapis bahwasanya presiden hanya sebatas petugas binaan parpol berkebutuhan khusus.

Akumulasi imbas politik pemangsa segala, mengilhami kebut proses fungsi legislasi 42 hari (7 Desember 2021 s.d 18 Januari 2022) demi UU IKN 2045!!!. Tidak pakai molor. [HaéN]

iseng nyapres iseng golèk pengalaman

 iseng nyapres iseng golèk pengalaman

 Bermuasal dari paribasan rerasan “empan mapan”. Jika masih ada tindak laku yang berhal demikian atau lebih, pratanda balik adab. Berkemajuan di tempat. Minimal bolak-balik langsir di kandang sendiri tanpa saingan.

 Semakin dikeploki, biar mabur ngebut malah semakin klepek-klepek. Mau keluruk, berkokok nyaring lantang tidak punya taji. Tidak punya nyali diri. Modal merek doang. Namanya saja ayam petelur. [HaéN]

penguasa berlapis nusantara, tidak melangit tidak membumi

penguasa berlapis nusantara, tidak melangit tidak membumi

Hingga sampai pada terjadinya ungkapan berjudulan. Bukan tanpa sebab. Jauh dari isapan jempol. Asumsi historis yang tidak bisa dielakkan, direkayasa, dimanipulasi walau cuma sekalimat. Fakta empiris antar penguasa mengatakan, tersirat dengan gamblang benderang. Semakin disanggah malah menggugah fakta lain untuk berani tampil, menambah deretan saksi untuk bersaksi. Minimal memperkaya khazanah, kosa kata pembabaran, pemaparan sejarah.

 Adegan berulang, tipikal, monoton karena masih dalam bingkai multipartai. Haluan partai politik bebas haluan, praktek demokrasi pancasilanya plus bentukan pesta demokrasi. Menjadi faktor pembeda dan tidak menjadi penentu mana yang lebih dan atau kurang.

 Berkat media massa arus utama sampai media sosial arus pendek, yang ikut membudidayakan anak bangsa penyuka gerakan politik manasuka. Lanjut dengan aksi relawan politik digital, melahirkan generasi pendengung, pendenging sekaligus pendengki. Dipelihara oleh penguasa atau pihak aktor non-negara, agar nusantara selalu dalam kondisi di bawah satu kendali mutu. 

Siapapun presidennya, tetap akan memakai skenario multipihak. Kecuali. [HaéN]

tekanan ekonomi makro vs intimidasi politik global

 tekanan ekonomi makro vs intimidasi politik global

 Jangan kau tanyakan pula dimana posisi Indonesia. Pura-pura tidak tahu bidang nasib nusantara. Maunya, bahwa kursi tetap aman sampai tujuan, babak akhir. Bebas tanggung gugat, tanggung renteng pasca tutup buku. Damai di tempat hingga sampai hukum rimba menjadi karakter negeri multipartai. Kebijakan internasionl plus ketergantuangan negara berkembang terhadap utang luar negeri, jawaban atas judul.

 Bagaimanapun rumusan gerakan aksi terorisme, tetap berdasarkan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (lihatlah UU RI 5/2018). Fakta lain menyimpan data, konflik internal penguasa, intimidasi politik vs teror mental. Rakyat hanya tertawa getir. Tak bisa komen, berhimbau atau berujar apapun. Seperti menyaksikan kucing heboh minta kawin. Kejar-kejaran di sembarang tempat dan bebas waktu. Tak kenal malu. Obat mujarabnya hanya dengan disiram air.

 Jika setiap anak bangsa pribumi nusantara, sadar diri, tahu diri mempraktikkan sikap adil terhadap sesama dalam menjalankan kehidupan sosial atau bermasyarakat.  Mau tak mau, penguasa tinggal melanjutkan ke tahap berbangsa dan bernegara. Kata ahli yang tak mau disebut ahli. Definisi konflik kepentingan politik bervariasi dan setiap saat berubah tanpa sosialisasi.  Secara umum mengacu fakta kejadian alami kepentingan pribadi (private interests) berbenturan, kontradiksi, bertolak belakang dengan tugas utama dan tanggung jawab resmi (formal duties/responsibilities).

 Padahal, UU RI 7/2012 menegaskan, konflik sosial dapat bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Meredam konflik dengan konflik. Pemerintah menetapkan dan menterapkan NSPK (norma, standar, pedoman, kriteria) agar pihak hobi konflik, paham manajemen konflik, konflik kepentingan, konflik sosial dan perkonflikkan lainnya.

 Siklus hidup kehidupan bernegara, terlebih di negara berkembang, penganut sistem praktek demokrasi multipartai, setengah demokrasi, multipilot, asosiasi politik, warisan dan atau arisan politik, dominasi manusia politik-ekonomi, kepentingan penguasa, biaya politik dan sebutan semaksud lainnya.

 Akar konflik, sentimen negatif antar pihak serta alat kelengkapan menjadi paket formal. Dirakit ulang sesuai karakter teritorial. Modus operandi berbasis asosiasi politik nusantara yang terbuka sigap 24 jam. Kehidupan malam bak penguasa malam menentukan kebijakan formal. Waspada nasional kemasan dari rasa waswas. Asas praduga tak bersalah, kalah langkah dengan gerilya politik. [HaéN]

kuasa tanpa kuasa

kuasa tanpa kuasa

Redaksional, substansial apalagi kontekstual tidak pas untuk menjawab judul. Kesimpulan awal atas semua kejadian perkara kehidupan bernegara tanpa syarat berkemoralan, berkenormalan. Kontrak politik lima tahunan tanpa jaminan kebal hukum.

 Jangan lupa bahwasanya “ikatan moral politik” sesuai asas “lex specialis derogate legi generali” (ketentuan yang khusus akan mengkesampingkan yang umum). Skenario, sistem, skema, struktur demokrasi nusantara bersifat dinamis, berubah setiap saat tanpa kompromi daulat rakyat. Bongkar pasang antar waktu dan sewaktu-waktu menjadi bukti modus pasang badan sesuai haluan mutakhir.

 Lembaga otoritas politik nusantara tergantung kekuatan pasar global, kebijakan internasional, sentimen postiif pasar transnasional apalagi tirani minoritas sub-nusantara. Komunikasi politik antar tenaga kerja politik kelas lokal, semangkin giat memperpanjang kebuntuan politik legisltif-eksekuitf-yudikatif. Masing pihak merasa punya mandat penuh bulat yang tidak bisa diganggu gugat. [HaéN]

 

jumudan vs nrimo ing pandum

 jumudan vs nrimo ing pandum

 Satu guru, satu ilmu, beda tahun ajaran tetap bebas bersaing di laga bebas alam nyata. Dukungan jasa teknologi penyaluran berbahasa pola apapun. Bahasa menunjukkan isi perut. Semakin bebas karena tanpa tatap muka. Berani pantat takut jidat. Pilihan bahasa tak pakai mikir. Tanpa proses kata hati. Reaktif revolusioner sesuai ukuran lingkar perut.

 Bagi kaum suku bangsa pengguna bahasa daerah, bahasa lokal, bahasa cakap harian. Iseng boleh saja demi bedah kalimat. Memang lema ‘jumudan’ berawal dari keisengan orang yang bernyali iseng “maju nanging mundur”. Sisa judul, copas bebas paribasan Jawa. Ngalah dengan cara mundur selangkah langsung lompat jauh ke depan dan atau lompat galah melampaui batas angan-angan.

 Dari hasil asas banding, sanding, tanding budaya politik antara negara maju dan negara sedang berkembang, ternyata nusantara menjadi satu-satunya negara berpancasila. Visi Masyarakat ASEAN 2025 menjabarkan arah strategis ASEAN dalam satu dekade mendatang (2016-2025), yang ditujukan untuk mengonsolidasikan pembangungan Masyarakat ASEAN dan memperdalam integrasi yang telah berlangsung. Visi ASEAN mengartikulasikan aspirasi untuk mewujudkan ASEAN yang berlandaskan pada aturan, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat. [HaéN]

anomali petugas partai, krisis kader vs darurat leadership

 anomali petugas partai, krisis kader vs darurat leadership

Hipotésis kompleksitas biaya politik pesta demokrasi sub-versi nusantara, akan melebihi manfaat nyata, kinerja petugas partai apalagi arus masuk dana ke tubuh partai. Kalkulasi ekonomi melacak nilai jual, harga nominal cikal bakal kandidat. Politik transaksional kian terbuka dengan haluan global. Core business dari wujudan akhir partai politik cukup “tidak ada makan siang gratis”.

 Sejatinya, politik transksional mengakomodir pemikiran kritis dan konstruktif. Adalah supremasi politik nusantara yang melampaui batas tepo sliro rakyat. Adab, adat berpolitik nusantara kian tidak menampilkan keluhuran budi selaku bangsa luhur.

 Aspek manajerial sumberdaya (manusia) politik yang mumpuni dalam terbentuknya cerdas politik belum terakumulasi. Uang muka 0% langsung pentas di panggung syahwat, saraf politik bak hasil cetak cepat. Kendala klasikal partai diimbangi dengan lelang terbuka. Ketika bencana politik identik produk formal kejahatan konstitusional. Langkah pencegahannya sama pentingnya dengan langkah penindakan. [HaéN]

ojo kakèhan njegog, rakyat dudu

ojo kakèhan njegog, rakyat dudu

Kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara sub-versi nusantara kian tidak ada korelasi positif dengan sistem multipartai. Birokrasi militer terdampak balik kemanfaatan sistem bagi hasil, pola balas jasa politik transaksional. Alat negara menjadi serbatugas plus multifungsi.

 Tidak hanya jago kandang. Menjadi spesialis penjaga martabat pantat penguasa. Identik perawat ibukota negara dengan seksama. Berburu kambing hutan di pegunungan, rimba belantara jauh dari ibu kota negara cukup pakai kendaraan lapis baja. Agar kebal agresi pandemi covid-19. Protokol bela negara menjadi dalih plus dalil berjauhdirikan dengan persatuan nusantara.

 Pasal nyakot, mbrakot itulah jalur karier. Kian jauh dari pusat, musuh kian sayup-sayup. [HaéN]