tingkat kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara negara
Kendati dengan cara asal comot rakyat yang mana. Kesulitan sebenarnya adalah penyelenggara negara bukan sosok pribadi, personal, individu, orang seorang, persorangan atau ybs. Terlebih sebutan petugas partai identik presiden pilihan rakyat hingga sampai tiba dua peruode berturut-turut.
Jangan dipisahkan antara rakyat yang memilih presiden terpilih dengan ikhwal lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu. Secara simbolis sebutan penyelenggara negara sesuai UU. Ternyata diksi ‘memilih’ dengan ‘mendukung’ dalam konteks pembangunan nasional terdapat perbedaan yang terukur. Bahkan kasat mata.
Solidaritas dan soliditas koalisi partai politik pro-penguasa bersifat semu, dinamis, pasang surut. Tirani minoritas menjadikan atau memancing wujudan koalisi gemuk. Oposisi bukan sekedar setengah hati, banci, seperti zaman SBY. Sistem bagi-bagi kursi menjadi solusi damai di tempat.
Ironis binti miris. Maksudnya koalisi pro-penguasa hanya berlaku saat pilpres 2019. Lain sekali plus beda sangat dengan kejadian di pilkada serentak 2020. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar