meruwat syahwat dan tensi politik nusantara

meruwat syahwat dan tensi politik nusantara

“Nenek moyangku orang pelaut . . . “. Bagi penduduk di daratan, lebih suka meneruskan usaha keluarga. Garis anak cucu trah tani membuatnya tekun dengan tanam padi ramai-ramai. Soal di sawah sendiri tidak menjadi soal. Rerforma agrarian berbasisi revolusi mental. Petani tanpa tanah,  petani gurem akan memperoleh sertifikat tanah garapan.

Regenerasi petani bukannya tak jalan. Cuma kalah laju dengan alih fungsi tanah sawah menjadi lokasi tempat tinggal. Skala besar menjadi fungsi komersial di tangan swasta, pemodal, pengusaha.

Kehidupan demokrasi Indonesia ditandai dengan masih lemahnya kinerja lembaga demokrasi seperti partai politik, lembaga legislatif, dan tingginya biaya politik. Kondisi ini tergambar dalam capaian Indeks Demokrasi Indonesia/IDI (2009-2017) bahwa beberapa variabel memiliki nilai konsisten rendah, yaitu: peran partai politik, peran DPRD, peran pemerintah daerah, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Peran DPRD untuk melakukan inisiatif penyusunan Peraturan Daerah yang berpihak kepada kepentingan rakyat belum optimal. Di sisi lain, pemerintah daerah secara umum dinilai belum cukup mampu untuk menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif.

Peningkatan biaya politik menjadi fenomena yang perlu diwaspadai. Kondisi ini berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas partai politik. Tingginya biaya politik menuntut partai untuk mendapatkan sumber pendanaan yang sering kali bersifat ilegal.

Saking sering disebut: “siapa menguasai pekabaran, akan menguasai dunia”. Jauh tahun sebelum produk berbasis TIK merasuk sampai anak di bawah umur.

Berapa pengguna Internet Indonesia dan penetrasinya, selalu menjadi pertanyaan banyak pihak. Tidak mudah menjawabnya, tapi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) sebagai tempat berhimpun para operator sambungan internet dan telekomunikasi, berkewajiban moral untuk bisa memberikan jawaban. Maka seperti tahun-tahun sebelumnya, APJII menyelenggarakan riset penting untuk kemajuan peradaban bangsa. Dari hasil ini akan menjadi acuan pembuat kebijakan, pelaku industri, pendidikan, dan lain-lain.

Bekerjasama dengan Pusat Kajian Komunikasi (PusKaKom) Universitas Indonesia (UI), kami melakukan riset untuk menemukan jawaban pertumbuhan pengguna tahun 2014. Riset 2012 APJII bekerjasama dengan Markplus, tahun 2013 dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Tensi perhatian sebelumnya pada pengguna daerah urban, lalu untuk industri perhotelan, restoran, dan olahan. Tahun 2014 ditekankan pada perilaku user dan e-commerce.

Perubahan tensi juga dipengaruhi perubahan teknologi device, kemampuan prosesi, jenis konektivitas yang secara langsung mempengaruhi hasil akhir dari riset . Semakin massive aplikasi, perangkat keras (device), dan koneksi, dalam kaitannya dengan pengguna, hasil riset tahun 2014 secara signifikan menunjukkan pengguna jejaring sosial (sosial media) menduduki peringkat tertinggi yang dimanfaatkan, mengalahkan pencarian informasi (browsing/searching) di posisi kedua. Posisi ke-3 chatting (messaging), pencarian berita (ke-4), video (ke-5), email (ke-6). Pencarian berita dan penggunaan email saat ini anjlok tak populer. (Kata Pengantar Ketua Umum APJII, “Profil Pengguna Internet Indonesia 2014” Maret 2015).

Beda perkara, beda pasal. Simak “Analisis Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia (2015-2018)”, Oleh Fitriani dan Vido Chandra Panduwinata, CSIS Working Paper Series WPSINT – 3/2018.

Penting untuk diingat, dalam proses demokrasi, proses pengambilan kebijakan luar negeri tidak sepenuhnya dikuasai Kemlu.

Komisi I DPR RI yang memiliki lingkup di bidang luar negeri juga memiliki kuasa dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia. Tak hanya itu, era demokrasi yang semakin terbuka juga memiliki pengaruh yang besar dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri. Dengan hal ini, tekanan-tekanan publik akan suatu isu juga bisa menentukan kebijakan luar negeri Indonesia.

 Selanjutnya, dari sisi internasional, isu-isu politik dunia yang terus berubah dari waktu ke waktu seperti perang dagang dan isu-isu keamanan juga sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, mempertahankan kepentingan politik luar negeri Indonesia di tengah turun naiknya politik domestik dan internasional adalah tantangan berat yang harus dihadapi pemerintah khususnya Kemlu.

Secara keseluruhan, paling tidak ada dua hal yang sangat mendasar dan terus menerus disinggung mengenai kebijakan luar negeri yaitu politik luar negeri yang bebas aktif dan tekad dalam memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Sedangkan Menlu Retno Marsudi sendiri menekankan kebijakan luar yang mengedepankan kepentingan rakyat dan juga harus bisa dirasakan langsung oleh rakyat. [HaéN]