dilema haluan parpol oplosan, tidak mau rugi sendiri vs kalau untung diam-diam
Degradasi lingkungan hidup bernegara sangat sulit dinormalkan, dipulihkan (irreversible) seperti sediakala. Maka ada kalanya, mempraktikkan prinsip kehati-hatian saat menakar kerugian potensial, masif dan terukur, non-politis menjadi pertimbangan utama. Kerugian potensial masih serba mungkin serta sulit diprediksi. Tergantung kadar hukum yang eksis. Kalau tidak maka alam kehidupan yang akan bicara dan ambil keputusan tindakan nyata.
Sistem multipartai bukan satu-satunya pemacu pemicu bencana politik sambung-menyambung antar periode. Ganti presiden ganti bencana. Bukan sepertinya ada yang salah. Mulai dari salah pilih, salah tunjuk sampai salah posisi, salah orang. Saking banyak pantat yang perlu kedudukan, makanya pasal salah kursi menjadi sumber sengketa.
Fakta émpiris, lingkungan kehidupan bernegara pernah dimerahkan di zaman rezim ‘nasakom’ Orde Lama. Bersambung dengan kuningisasi oleh penguasa tunggal Orde Baru. ‘Pancasila Sakti’ diartikan atas kehendak rakyat sekaligus atas petunjuk bapak presiden. Warna reformasi menyajikan “di atas kursi masih ada kursi” berbasis pasal presiden adalah petugas partai. Jebakan frasa “merugikan kepentingan hukum negara”. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar