dalih daulat rakyat vs demi nikmat pantat
Sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan politik nusantara dimaknai tidak sekedar memberi bantuan tunai langsung lunas, menyediakan bidang kerja, menyiapkan obat. Lebih dari sekesar itu, sekaligus meningkatkan daya tahan politik (politic resilience) dalam menghadapi ketidakpastian (bencana politik dan krisis ideologi bebas) dan mencegah manusia politik terjerat, terjebak pasal hukum dunia produk kompromi politik.
Penyakit miskin merupakan bentuk kebalikan dari penyakit politik. Eksistensi grass root (massa di bawah), dikenal dengan sebutan akar rumput. Bukan menjadi akar sosial sebuah partai politik. Pembangunan manusia seutuhnya diutamakan bagi kesejahteraan manusia politik. Target agenda utama kemiskinan skala ambisius, yaitu menghilangkan kemiskinan dalam segala bentuknya.
Wong miskin secara individual sampai komunitas, bisa dipetakan. Gentayangan di jalan karena tunawisma. Inap di rumah tidak layak huni. Petani tanpa tanah atau tunakisma. Aneka perangkat kelengkapan miskin menjadi hak milik rakyat. Makanya, peluncuran Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan tunai bersyarat untuk keluarga sangat miskin.
Penutup tetapi buka akhir riwayat. Harga lahan akan melonjak tinggi jika penjual menjual lahan ‘siap tanam’ dimana lahan tersebut sudah dibersihkan (tebas, tebang) dan dibakar. Istilah masyarakat setempat bagi mode transaksi ini adalah ‘terima abu’. Tentunya ada pembagian keuntungan kepada para aktor dengan kondisi lahan ‘terima abu’. Semangat api revolusi mental, sigap melibas lawan politik, siap melindas kamar sebelah, siaga menebas pihak yang bersebarangan, sedia menindas siapa saja sesuai tarif. Di atas pantat masih bercokol pantat multipihak. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar