Kebijakan Problematis Sampah Plastik

Kebijakan Problematis Sampah Plastik

Pemerintah acapkali salah  langkah, kalah langkah atas aneka kasus yang menambah panjang penderitaan rakyat. Kebijakan ditetapkan setelah ada korban. Atau secara tak langsung merugikan negara. Minimal bisa berdampak pada wibawa negara di mata asing. Sebut saja masalah sampah plastik yang berkelana di laut.

Program/kegiatan pembangunan nasional yang mewujudkan kebijakan kawasan bebas sampah plastik, menjadi wacana tiap saat.  Kebijakan tentang plastik ditetapkan mulai dari kabupaten/kota. Dalih utama cukai plastik mengingat sampak plastik tidak ramah lingkungan.

Saling salah-menyalahkan menambah isi ruang media massa. Pengguna plastik, umumnya masyarakat umum, dianggap sebagai biang keladi sampah plastik akhirnya ke laut. Pihak yang menentukan biasanya dari industri plastik. Sekedar melihat peluang kebutuhan pasar.

Pemerintah optimistis  kebijakan pengenaan cukai terhadap produk plastik dapat diterapkan tahun depan. Mengingat 2018 dan 2019 adalah tahun politik, kebijakan ini menjadi dinamis. Digoreng kesana-kemari sampai gososng atau terlupakan oleh waktu. Jangan dibandingkan, ditandingkan, disandingkan dengan kebijakan cukai tembakau, cukai minuman keras. Bahkan manusia yang jadi korban tiap musim, industri tetap berlalu tanpa tilang. [HaèN]