Halaman

Jumat, 11 Juni 2021

lembaga berperadilan plus pembenaran kebijakan publik

 lembaga berperadilan plus pembenaran kebijakan publik

 Sekalinya hidup di dunia, berkali-kali berurusan dengan tujuan wujudan masyarakat adil makmur. Sesekali terlibat urusan carian keadilan dan kebenaran. Sudah tersedia paket harian: kebagusan, kebaikan, kebenaran, kebetulan. 4 paket menjadi satu kesatuan saling menguatkan. Bersinergi luar dalam. Tidak ada sub-paket. Di tangan pihak yang suka kerja sambil belajar. Beda dengan tanpa ilmu banyak cakap.

 Ilmu saja tidak cukup. Masalah dan soal hidup bersama di wadah teritorial yang sama, tidak bisa dijabarkan secara matematis. Apalagi merumuskan terapi bangun negeri terapkan skala prioritas. Protokol negara berkemajuan bisa dilihat lamanya merdeka, kalau bekas jajahan macam nusantara. Kalkulasi politik masih kalah cespleng dengan tarung bebas kaidah ekonomi global.

 Sudah tangan ke berapa demokrasi bisa terwujud di nusantara. Pemegang otoritas politik lokal, elit lokal, dinasti politik maupun pemerintah bayangan. Pada saat penetapan penunjukan jago aduan di pilkada tetap menunjukkan dominasi DPP. Imbangan dari koalisi partai politik pro-pemerintah hanya berlaku saat pilpres. Pilkada serentak punya gaya lain cerita.

 Jelang 2024, perang dingin antara pihak yang sudah mematut diri dengan pihak gerah politik. Apa daya punya jago tidak punya taji. [HaéN]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar