Halaman

Selasa, 15 Juni 2021

ijon capres plus dégénerasi demokrasi Pancasila


 Simak santai laporan Indeks Demokrasi 2020 yang diterbitkan oleh divisi riset The Economist Intelligence Unit (EIU) milik majalah mingguan asal Inggris, The Economist. Norwegia menjadi negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia. Di posisi kedua ada Islandia dengan skor 9.37, disusul Swedia dengan skor 9.26, Selandia Baru dengan skor 9.25, dan Kanada dengan skor 9.24. Adapun negara dengan indeks demokrasi paling rendah adalah Korea Utara, dengan skor 1.08.

 Indonesia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3 (dari total 10 poin). Sukses meraih peringkat ke-64 dari 167 negara di dunia. Lima indikator yang digunakan EIU, raihan Indonesia, EIU memberikan skor 7.92 untuk proses pemilu dan pluralisme. Sementara itu, fungsi dan kinerja pemerintah dengan skor 7.50, partisipasi politik 6.11, budaya politik 4.38, dan kebebasan sipil dengan skor 5.59.

 Posisi Korea Utara masih belum berubah sejak EIU melakukan jajak pendapat itu pada 2006. EIU menyatakan Korea Utara tergolong negara dengan pemerintahan rezim otoriter, di samping kategori demokrasi menyeluruh, demokrasi pincang, dan rezim gabungan.

 Jadinya, kemungkinan yang akan mungkin terjadi dari hitung mundur pilpres 2024 serta pilkada serentak sebelumnya. Nusantara punya acuan nyata, jangan sampai – bahkan mendekatipun haram – mirip atau punya versi khas, subvarian khusus. Beda jauh dengan sistem demokrasi di Korea Utara.

 Demokrasi Pancasila mampu menggiring nusantara menjadi “apa saja”, “bagian dari apa” asal tidak sampai dapat gelar formal “tidak ada apa-apanya”. [HaéN]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar