kentut politik perlu dukungan moral plus modal pihak ketiga
Koalisi parpol pro-penguasa – mau gemuk perut atau ramping kepala – hanya berlaku di pemilu serentak dengan asas bagi-bagi kursi tapi bukan pemerataan. Tidak berlaku pada tingkatan pilkada serentak. Manusia politik kian merasa nikmat dengan kehidupan buatan, kehidupan semu menjelang menjadi robot hidup. Efektivitas dari kecerdasan buatan.
Piramida struktur kekuasaan, semakin runcing. Wajar di puncak menjadi rentan, riskan, rawan sejalan timbal balik biaya politik non-Rp. Namanya politik, yang haram asal konstitusional, tidak bisa dipidanakan. Yang tak masuk akal, namun sesuai kamus politik, diterima secara aklamasi, voting atau adu suara menjadi lagu wajib. Semua kejadian ini berlangsung di periode 2014-2019. Berlanjut dengan cerdas belia.
Ikatan kepancasilaan kian menipis. Khususnya hubungan vertikal mengikuti pola piramida. Kian jauh dari hamparan rakyat, terpaan angin mampu menggoyang stabilitas wibawa negara. Kawan dekat bukan jaminan siap bela, pasang badan. Biasanya malah mengingatkan setelah kejadian. SDM utawa selamatkan diri masing-masing, hal yang pokok dan utama.
Penguasa memang karena faktor kuasa. Pemerintah bukan karena mampu memerintah. Juga bukan karena bisanya diperintah baru berkinerja.
Masalah mendasar, politik berkembang ke samping dan ke atas. Kurang mengakar ke bawah. Musim hujan, jelang pesta demokrasi, sibuk mendirikan sebuah bentukan partai politik. Anak bangsa pribumi banyak akal. Model politik nusantara identik dengan otomotif. Mobil yang di negara pembuatnya, pabriknya sudah bubar. Namun sang mobil masih bersliweran di jalan protokol. Minimal menjadi barang antik.
Belum lagi keahlian merakit dengan sistem kanibal, oplosan, daur ulang. Modifikasi agar modis, klasik maupun mendongkrak wibawa. Manusia ekonomi yang tak sabar, daya kalkulasi politik mengarah ke asas lebih cepat lebih hemat. Mendirikan partai politik untuk semua watak manusia nusantara yang belum tersalurkan. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar