janji untuk tidak saling janji
Kali ini terkait nama baik kelanjutan daripada ramuan mental nusantara berpancasila. Penjabaran demi kebersamaan tergantung nilai jual plus sentimen positif pasar. Komponen kehidupan bernegara saling beririsan bukan jaminan bersinergi. Surat keterangan catatan cacat produksi bukan hambatan untuk melaju eksis. Pilkada serentak 2020 sebagai pemanasan, gladi resik jelang pergantian pimpinan nasional.
Bencana politik kian diformalkan menjadi daya tarik investor mancanegara, pihak ketiga agar sudi tanam modal ramai-ramai. Label negara gemah ripah loh jinawi, menjadi andalan diplomasi, promosi. Nusantara wajib membangun peradaban hukum janji, berfokus pada tiga komponen, yaitu struktur hukum janji, substansi hukum jani dan budaya hukum janji.
Bilamana peraturan perundang-undangan sudah terwujud nyata akan tetapi paket mental komplit penegak hukum belum mewujud, maka akan terjadi degradasi pada jalan tegaknya hukum.
Padahal, wujudan sistem politik dikatakan demokratis apabila pesta demokrasi mampu mewujudkan sirkulasi elit, esatafet pemegang ototiras politik, terjadi setiap lima tahun sekali. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar