tahun politik 2019, joko widodo vs Bumbung Kosong

tahun politik 2019, joko widodo vs Bumbung Kosong

Kilas Balik

Mendagri Tak Kepikiran Ada Calon Tunggal di Pilkada Serentak

Selasa, 4 Agustus 2015 10:40

TRIBUN JABAR/RAGIL WISNU SAPUTRA

Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo

JAKARTA, TRIBUNJABAR.CO.ID - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui bahwa permasalahan tentang calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Menurut Tjahjo, pemerintah, Komisi Pemilihan Umum, dan DPR RI tidak pernah menyangka akan ada daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah.

"Muncul daerah yang hanya punya satu pasangan calon, itu di luar perkiraan kami," kata Tjahjo saat menjadi pembicara di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Menurut Tjahjo, awalnya pemerintah, KPU dan DPR yakin bahwaPilkada di semua daerah akan diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon karena Peraturan KPU mengatur Pilkada di daerah yang hanya memiliki satu calon akan diundur sampai 2017.

"Pembahasan kami tidak memikirkan Pilkada muncul satu pasangan calon. Apakah ini boikot atau aspek-aspek yang belum terselesaikan secara adat," ujarnya.

KPU mengumumkan bahwa sebanyak 7 daerah hanya memiliki pasangan bakal calon kepala daerah kurang dari dua. Kota Surabaya menjadi daerah terakhir yang hanya memiliki satu pasangan calon setelah seorang bakal calon wakil wali kota mengundurkan diri dari pencalonan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, bagi daerah yang tidak memiliki lebih dari satu pasangan calon, maka pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut akan ditunda hingga Pilkada tahap kedua pada 2017. Ketujuh daerah yang hanya memiliki satu pasangan bakal calon kepala daerah itu adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Mataram dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur, Kota Samarinda di Kalimantan Timur, serta Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan dan Blitar di Jawa Timur. (kompas.com)

Balik Kilas

Loyalis Jokowi sang presiden ketujuh RI, boleh bangga hati, besar kepala, tepuk dada maupun tepuk jidat. Katanya, di pemilihan legislatif serentak dengan pemilihan presiden yang akan digelar hari Rabu, 17 April 2019. Diprakirakan Jokowi akan melenggang bebas.

Bola memang sudah bulat ditambah bundar. Politik tergatung bukan siapa yang bermain. Dominan pada biaya politik.

Bolak Balik

Bumbung kosong bisa jadi solusi mengatasi calon tunggal pilkada

Selasa, 04 Agustus 2015 | 15:23 WIB

print this page Cetak    Dibaca: 789020

Ilustrasi

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menutup pendaftaran calon kepala daerah di pilkada serentak tahap pertama. Setidaknya, ada tujuh daerah yang hanya memiliki satu calon dalam draf yang tercatat di KPU.

Sesuai aturan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, daerah yang hanya memiliki calon tunggal maka penyelenggaraan pilkada harus diundur sampai 2017 nanti. Namun hal ini menjadi pro dan kontra, karena pertimbangan hak konstitusional. Belum tentu juga, pada 2017 nanti daerah itu ada dua calon.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah berpikir jalan keluar tentang aturan calon tunggal itu. Salah satunya dengan metode bumbung kosong, seperti yang terjadi dalam pemilihan kepala desa jika hanya ada satu calon saja.

"Kami dan Menteri Hukum dan HAM, Dirjen Otda, sudah rapat dengan sesama Eselon I di bawah koordinasi Sesmenko Polhukam menyiapkan berbagai opsi seandainya besok mendadak harus ada ratas kabinet untuk membahas masalah ini. Walaupun masih tanggal 9 Desember, tetapi kan harus opsi-opsi ini harus kita bahas," papar Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (3/8).

"Satu pasang pun harus diperhatikan hak konstitusionalnya dalam pilkada. Apakah mekanismenya menggunakan sistem Pilkades dengan sistem Bumbung Kosong," imbuhnya,

Risikonya, apabila masyarakat di daerah tersebut banyak yang memilih Bumbung Kosong ketimbang pasangan calon yang diusung parpol, maka Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Daerah untuk ditempatkan di daerah tersebut.

"Kalau gubernur (penunjukan) lewat Keppres, bupati-walikota dengan surat keputusan Mendagri," tutur Tjahjo.

Meski baru mengungkap dua opsi, namun Tjahjo mengatakan, kemungkinan masih ada opsi lain yang potensial diajukan sesuai kesepakatan berbagi pihak.

"Atau nanti Pak Laoly bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Otda menyiapkan berbagai opsi yang nanti akan dibahas bersama KPU dan juga konsultasi kemungkinan DPR dengan bapak presiden. yang saya dengar, DPR sudah akan mengajukan konsultasi. Besok kita akan menyiapkan opsi-opsi itu kepada bapak presiden melalui Mensesneg, kemudian Menko Polhukam juga menyampaikan opsi apa yang bisa digunakan," ucap Tjahjo.

Sekadar informasi, Bumbung kosong adalah kertas bergambar kosong yang disandingkan dengan calon tunggal di surat suara pemilihan kepala daerah. Jika kertas kosong yang menang, maka calon kepala daerah tersebut tak boleh lagi nyalon, kepala daerah ditunjuk langsung pemerintah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini sependapat jika jalan keluar calon tunggal ini dengan metode bumbung kosong. Menurut dia, hal ini menghargai hak konstitusional setiap warga negara yang ingin maju di pilkada tanpa harus mengalami penundaan.

"Dalam menghargai hak konstitusional yang mengikut prosedur masak harus menunggu 2017," kata Titi.

Dia menjelaskan, aturan bumbung kosong memang belum ada secara nasional. Oleh sebab itu, Titi mendesak agar Presiden Jokowi mengeluarkan perppu untuk payung hukum aturan ini.

"Harus dicantumkan dalam Perppu bumbung kosong, saya kira ini bukan beberapa daerah yang calan tunggal, saya kira bukan jumlah daerah saja tapi perlindungan hak warga negara Indonesia yang ingin menjadi calon kan pihak lain tidak siap harus diundur itu tidak adil," terang dia.

[dan]

Sumber: http://www.merdeka.com/politik/bumbung-kosong-bisa-jadi-solusi-mengatasi-calon-tunggal-pilkada.html

Mimpi Siang Bolong

Masih terlalu pagi untuk bermimpi.  Andai diadakan simulasi pilpres dengan pola sesuai judul. Apa yang akan terjadi? [HaèN]