sadar dasar negara berdasarkan kontrak politik bernegara
Bahwa sesungguhnya, siapapun, pihak manapun selaku penyelenggara negara. khususnya diperoleh akibat daripada pesta demokrasi. Pasca lakukan angkat ucap ulang sumpah dan atau janji jabatan. Langsung argo kontrak politik multimanfaat, multiguna bergulir ke segala arah. Oknum politisi sipil maupun mantan alat negara, terikat oleh ikatan politik bernegara. Pasal utama tentang realisasi ikatan dan sanksi biaya politik, ongkos pendudukan kursi dan hanya pihakan yang tahu.
Jika dikemudian hari terdapat penyimpangan dari kontrak politik. Dipastikan hafalan bunyi dasar negara belum masuk merasuk ke jiwa raga ybs. Bukan kewajiban moral BPIP (badan pengelola industri politik) untuk merehabilitasi mentalitas. Utamakan kontribusi Rp ybs bagi kehidupan partai politik. OTT KPK sudah dimandulkan secara konstitusional.
Skenario lokal rasa global, menjadikan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa menjadi kewajiban masing-masing pihak. Kedaulatan rakyat di akar rumput, rakyat tapak tanah sesuai asas adat istiadat, tradisi lokal. Pemegang otoritas politik lokal yang multipihak, bahkan dapat kontak langsung dengan mancanegara malah menambah beban negara. Kendati koalisi partai politik pro-penguasa tidak berlaku di daerah. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar