Halaman

Minggu, 28 Juli 2019

nuswantara darurat moral politik, wakil rakyat = wakil penguasa


nuswantara darurat moral politik, wakil rakyat = wakil penguasa

Jangan dibandingkan dengan modus politik Golkar, sigap menjadi kendaraan politik penguasa tunggal Orde Baru. Jangan ditandingkan dengan praktik demokrasi negara paling bersahabat dengan RI.

 Minimal sandingkan dengan negara entah berantah yang masih mempunyai moral politik. Tak usah jauh-jauh ke negara maju yang malah lebih parah. Kalah jam terbang.

Agak menggelikan judul memakai frasa ‘darurat moral politik’. Negara multipartai menjadikan manusia politik setengah manusia.  Jangan menilai sistem politik dengan kacamata moral. Ora nyambung barblas. Kendati masih terjadi anak cucu ideologs. Sehingga nasib paham ‘nasakom’ tidak serta merta sirna dari nuswantara. Masih ada pihak pelestari, pelanjut. Menjadi gerbong penampung. Tidak ada makan siang gratis.

Lawan politik memang wajib dilibas tuntas. Demikian semboyan penguasa periode II. Biaya politik bebasis tariff progresif, diimbangi gaya agresif, agitatif, provokatif. Nilai tukar ulama nusantara dengan imbalan kursi pembantu petugas partai, kian masif. Pratanda. [HaéN]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar