koalisi kriminal legal megapolitan vs si gèdhèg lan si anthuk

koalisi kriminal legal megapolitan vs si gèdhèg lan si anthuk

Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. Singkat ujaran tertulis. Sebutan ‘metropolitan. Adalah jika telah tersedia satu juta personil yang sigap kawal tegaknya hukum di nusantara. Di pihak lain, terdapat kawanan lawan politik yang anggota aktif sebuah partai politik lokal maupun nasional, terdaftar lebih dari satu juta kader.

Salah kawan. Penjahat aneka status, klas, strata, kasta terhimpun dalam satu ikatan moral politik. Pejahat gang senggol sampai kelompok kriminal berdasi di lingkungan penyelenggara negara. Siap pasang badan 24 jam di seputar petugas partai 2014-2019.

Bonus demografi yang dialami Indonesia juga disertai dengan dinamika kependudukan lain yang juga berdampak luas, yaitu: (1) meningkatnya jumlah penduduk; (2) penuaan penduduk (population ageing) yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia; (3) urbanisasi yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk perkotaan; dan (4) migrasi yang ditandai dengan meningkatnya perpindahan penduduk antardaerah. Selain itu pertumbuhan dan perubahan struktur penduduk yang tidak sama antarprovinsi, sehinga pemanfaatan bonus demografi tersebut harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kewilayahan. Untuk itu, peluang bonus demografi ini juga harus diketahui dan dipahami dengan baik oleh seluruh pemangku kebijakan di daerah sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Urbanisasi dan migrasi menuntut ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan pada saat yang sama berpotensi memunculkan konflik sosial, pengangguran dan kriminalitas. (Buku I RPJMN 2015-2019)

Penanganan Pengaduan HAM, dilatarbelakangi oleh kondisi pengaduan HAM yang belum cukup membaik jika dilihat dari tren pengaduan pelanggaran HAM yang tidak banyak berkurang dari tahun ke tahun. Pengaduan pelanggaran HAM yang paling banyak diajukan khususnya terkait dengan hak memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan. Bahkan, pihak yang paling banyak diadukan sebagai pelanggar HAM adalah aparat penegak hukum, yakni Kepolisian. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM; dan optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM. (Buku I RPJMN 2015-2019)

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur penegak hukum, khususnya Polri, juga merupakan tantangan serius yang harus diselesaikan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan. Kepercayaan merupakan modal penting dalam membangun kemitraan antara masyarakat dan Polri. Melalui upaya peningkatan profesionalisme anggotanya dengan fokus pada orientasi pelayanan publik, Polri akan dapat tumbuh menjadi institusi yang disegani dan dipercaya oleh masyarakat. (Buku I RPJMN 2015-2019)

Anak judul kedua, memang diambil dari Paribasan Jawa, begini tulisannya : si gèdhèg lan si anthuk. Maksud niat arti adalah,   wong loro kang wis padha kangsèn tumindak ala bebarengan; wong-wong sing padha sekongkol. [HaéN]