anak emas penguasa nusantara,
cikal bakal koruptor jilid II
Hulu birokrasi
nusantara sebagai zona konservasi penyelenggara negara sesuai hasil pilkada
serentak dan khususnya pemilu serentak. Pembekalan terselubung cikal bakal
koruptor dari unsur parpol berbagai kasta. Khusus kawanan koalisi pro-penguasa,
jangan sampai terjegal, terganjal pasal KPK. Pola cegah tangkal menjadi hafalan
untuk setiap langkah kepala daerah, wakil rakyat bahkan khususnya petugas
partai jilid II.
Rahasia
umum, biaya politik dengan tarif progresif menjadikan cikal bakal korutor kian agresif,
atraktif. Ditandai dengan pembagian kursi komisi wakil rakyat. Pemilihan ketua
MPR, DPR, DPD 2019-2024. Bursa lelang terbatas, paket jabatan pembantu petugas
partai. Terbayang siapa akan dapat bagian berapa. Muncul titik panas di sembarang
tempat.
Bagian tengah,
konflik internal mencapai klimaks. Pihak yang merasa mensukseskan, menagih
janji. Atau merasa tidak diperlakukan adil, karena jatah yang diterima tak sesuai janji. Waspada modus
bajing loncat. Pemodal asing sudah siaga 24 jam di jembatan timbang.
Kejadian
perkara di hulu, akan menentukan jalannya periode kedua. Pemerintah sigap
dengan juru penyiram ‘karhutla’. Penguasa pasang kuda-kuda dengan model “buaya
berkulit cicak”. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar