Asu rebutan kursi di atas bangkai demokrasi nuswantara

Asu rebutan kursi di atas bangkai demokrasi nuswantara

Tak ada kaitan dengan fakta bahwa kekeringan melanda daerah yang bernama kabupaten.  Dinamakan kebupaten dan berlaku nasional, karena masih terasa kehidupan sebagai negara agraris, maritim dan multipartai. Termasuk kemungkinan mempunyai agenda ‘karhutla’.

Efek domino tol laut menjadikan kebijakan pemerintah sejak 11 Juli 2019 menerapkan penurunan harga tiket maskapai berbiaya atau low cost carrier (LCC) sebesar 50% dari tarif batas atas (TBA). Hanya saja, pihak maskapai baru akan menerapkan kebijakan tersebut pada Rabu (24/7). Ujaran tertulis Republika, Selasa 23 Juli 2019.

Lain lagu dengan ikhwal bahwasanya Jakgung: “Hukum Pengaruhi Investasi”. Kian membuktikan hukum buatan manusia memang menunjukkan jati diri. Kabupaten yang berlangganan musim kering, mampu mengeluarkan aneka peraturan ramah air di musim hujan. Sebagai lokasi hulu atau mata air sungai, hutan milik negara membuat sadar dan bijak akan kemurahan alam.

Berkat promosi investasi asing, yang mana dimana Indonesia ramah investor. Kemurahan alam dijual murah kepada pihak lain yang berkepentingan buat negaranya. Minimal pasal ganti untung dari pengusaha lokal sampai manusia ekonomi multinasional.

Menghadapi investor makro, negara ini dikapling-kapling mulai dari pinggiran. Pulau terkecil, terluar, terdepan bisa mendirikan negara kecil. Geopolitik kian menunjukkan merahnya merah. [HaéN]