rakyat kritis, penguasa kian laju berkacamata kuda
Asas timbal balik, interaksi
saling membutuhkan terkontaminasi gaya jaga jarak. Juga tidak. Kian manusia
politik tampak sukses karir, disfungsi ideologi kian masif. Terjadi disrupsi
sejak dini. Belum melaju sudah terjegal pasal. Atau belum terdaftar sudah
non-job.
Model di atas, menjadi ciri partai
politik kapanpun. Semakin berpengalaman ikut pesta demokrasi, menjadi
penyumbang terbesar dimaksud. Multipartai bukti nyata bahwa daya ideologi
sebatas rebut dan rebut kuasa. Lengkapnya berhala reformasi 3K (kaya, kuat,
kuasa).
Peta politik nasional bergaya
dinamis. Mengacu hasil survei praktik segmen jaminan berupa kebebasan berpikir,
beragama, dan berkeyakinan.
Faktanya. Kehadiran negara di
tengah masyarakat sangat ditentukan oleh seberapa jauh keadilan ditegakkan dan
perlindungan diberikan bagi yang berhak menerima.
Faktanya. Selain untuk membuktikan
bahwa Negara hadir, penegakan hukum terhadap korupsi juga dimaksudkan untuk
mengembalikan uang negara yang dikorupsi.
Faktanya. Pemerintah menggunakan
pendekatan soft approach dalam program pencegahan dan deradikalisasi. Namun, program penindakan
dilakukan dengan pendekatan hard approach dengan tetap tunduk pada peraturan yang berlaku dan
prinsip kehati-hatian.
Faktanya. Melalui pembangunan
pertahanan negara trimatra terpadu serta pembentukan kader bela negara, secara
bertahap negara hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
bagi seluruh warga negara.
Faktanya. Letak yang strategis,
laut yang luas dan potensi ekonominya yang tinggi merupakan alasan atau daya tawar
yang kuat bagi Indonesia untuk mengambil peran kepemimpinan dalam diplomasi
internasional.
Faktanya. Tidak hanya meningkatkan
akses masyarakat terhadap informasi, Pemerintah secara konsisten membuka kanal
pengaduan publik yang terkelola dengan baik.
Faktanya. Menghadapi berbagai
tantangan kemerosotan nilai moral, hilangnya identitas keindonesiaan dan sikap
intoleran serta ketidaksiapan menghadapi persaingan global, Pemerintah
mengandalkan intervensi berbagai program pendidikan dan budaya.
Faktanya. Menjadi bangsa yang
tidak kehilangan jati diri, karena mampu menjaga nilai luhur budaya dan
menyerap perkembangan yang terjadi di sekitarnya.
Faktanya. Mendorong peran aktif
pemerintah kabupaten dan kota untuk melaksanakan tanggung jawab hak asasi
manusia. Dari tingkat pusat hingga daerah, Pemerintah terus berupaya
memperbaiki diri dengan meningkatkan tata kelola, transparansi, dan kinerja
birokrasi.
Sumber “Faktanya” dari Laporan 3
Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar