problematik pasca pilkada 2020, langkah awal pejabat vs langkah terakhir pelayat
Ternyata pelaku demokrasi nusantara tak ada kaitan dengan sebutan terpasalkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Bayangkan sebatas angan-angan, betapa sebutan wakil rakyat yang terhormat, hanya sebatas manusia politik yang tak perlu berpikir. Loyalitas wakil rakyat terukur pada pelaksana tanpa kompromi maupun pejalan fokus lurus kebijakan partai.
Lagu lama semangat otonomi, otoritas daerah berkat format politik.bak ajang taruhan. Kalkulasi politik menyuratkan siapa bisa jadi apa. Paket politik satu periode, dua periode atau naik strata, sesuai biaya politik pelaku atau petugas partai. Mau tahu saja tentang apa itu demokrasi, kedaulatan. Simak ujaran bebas dari berbagai pihak yang memanfatkan aplikasi media massa arus pendek.
Ada perbedaan makna antara rumusan formal demokrasi sesuai aturan main dengan wujud nyata demokrasi yang berlaku, berjalan di kehidupan harian rakyat. Demokrasi berdasarkan kata UUD NRI 1945, kata pasal UU maupun kata ahlinya, akan beda jauh dengan fakta lapangan, kejadian perkara secara kronologis.
Bukan nusantara kalau tidak terdapat pasal perkara di luar adat tapi sudah adat. Di luar sistem demokrasi nusantara masih ada lingkaran, lapisan penentu. Secara internal sudah teradatkan presiden pilihan rakyat hanya sebatas nilai guna petugas partai. Apa kata dunia lain.[HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar