sigap méntal penguasa, kedaulatan bangsa vs wibawa negara

sigap méntal penguasa, kedaulatan bangsa vs wibawa negara

Pasal bangsa dan negara, dipandang sebagai satu kesatuan. Tidak diberlakukan hak istimewa. Asas seimbang pun harus dicermati dengan bijak. Oleh sebab itu, kepala negara pilihan rakyat bukan orang kemarin sore. Menyandang predikat pemimpin bangsa walau hanya satu periode atau lima tahun, jelas perlu daya juang yang total.

Masalah bangsa dijawab dengan rumusan, semakin banyak rakyat akan berbanding lurus dengan jumlah kursi wakil rakyat di DPR RI. Ternyata asumsi ini meleset jauh. Faktor penentu jumlah kursi adalah banyaknya partai politik yang ikut pemilu legislatif.

Beginilah jadinya, jika nasib bangsa dan negara ditentukan oleh kalkulasi politik. Semakin lama penguasa berkuasa, maka rakyat akan terkorbankan secara sistematis, masif, menerus dan tak berkesudahan.

Anak bangsa pribumi, dengan daya primitif maupun aksi primadonanya, mencibir SBY yang dua periode berturut-turut, dianggap jeblok. Namun kekerdilan jiwa akibat akrab dengan nikmat dunia, dengan gagah menyodorkan Jokowi untuk maju ke periode kedua.

Asumsi historis menggamblangkan, bahwasanya bangsa Nusantara hidupnya hidup ala kadarnya. Terbiasa kencangkan ikat pinggang. Tak merasa terhina jika mengajak sesama buang sampah ke tempatnya.

Anak bangsa Nusantara sebagai makhluk reliji, sudah tahu makna tangan kanan dan tangan kiri. Melihat ke dalam diri sendiri, bercermin, mulailah dari diri sendiri menjadikan hidup menjadi sejuk. Soal perut hanya diisi sehari sekali, tak melanggar HAM.

Komposisi jiwa raga yang dijaga stabilitasnya, semakin menguatkan diri. Pada gilirannya menjadi modal utama mewujudkan rasa persatuan, kesatuan dan kedaulatan. Ikatan kebangsaan tanpa dinodai warna partai, semakin mengkukuhkan, mengkokohkan bentuk nyata negara kesatuan.

Nusantara menjadi ajang laga bebas, panggung tarung bebas, arena tanding tanpa klas antara pihak yang punya uang dengan pihak yang punya kuasa. [HaèN]