dilema negeri
dongeng, TKA vs robot politik
Politik tertawa ala
Nusantara. Menjadi panutan pokok, rujukan utama bangsa-bangsa di kawasan ASEAN. Murah meriah, tak pakai mikir. Apa yang terlintas,
tanpa proses administrasi, langsung diujarbebaskan. Tidak ada sanksi dunia.
Soal tahu diri, perkara malu diri, itu pasal lain.
Tata niaga politik
Nusantara, dibandingkan dengan negara sesama ASEAN, dibilang paling simple,
sederhana. Tidak berliku dan bertahap. Apalagi berjenjang. Mampu mengalahkan
pola komando di angkatan bersenjata. Dapat menandingi sistem operasi PLN.
Faktor 4K (komunikasi,
koordinasi, komando, kendali) menjadi penentu kelancaran arus lalu lintas di
jalur politik. Rambu-rambu universal, atau tepatnya yang
berlaku secara mayoritas (banyak penggunanya), bukan internasional. Dipastikan akan
mendominasi sistem politik nasional NKRI.
Beban politik tidak
menjadi momok bagi negara. Tidak akan menyerobot anggaran untuk bayar jasa
tenaga. Semakin luas wilayah cakupan dan semakin banyak penduduk yang dilayani,
penyederhaan jalur politik menjadi semakin terukur. Makanya, dibentuk satgas
atau robot politik. Yang tak akan main serobot.
Kondisi ini, kontradiksi
dengan syarat mendirikan sebuah partai politik. Bahkan layar monitor bisa
dipasang di mancanegara. Memangnya begitu fakta otentiknya. Jalur diplomatik menjadi
praktis berkat kemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Jangan pura-pura heran kalau pihak asing akan mengendalikan NKRI di dalam negeri
Nusantara. Memakai jasa tenaga asing yang serba ahli. Mulai ahli semir sepatu
sampai ahli semir rambut. [HaèN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar