Karena Kasus Pedofilia Tidak Masuk Ranah Politik

Karena Kasus Pedofilia Tidak Masuk Ranah Politik

Pendekatan keamanan dalam menangani kasus pedofilia, malah membuat  dan menghasilkan analisa yang beraneka ragam. Ibarat pesepak bola yang mengulur-ulur waktu tanpa niat, minat menambah goal karena sudah menang. Pola kerja yang dipakai aparat keamanan karena berskala nasional, seperti menunggu hari baik.

Pihak lain, dengan adanya dapil (daerah pemilihan) untuk pemilu yang merupakan gabungan beberapa kabupaten/kota di satu provinsi, jika terjadi kasus di dapilnya, tidak otomatis wakil rakyat dari dapil tsb, ikut buka suara, ikut andil dan campur tangan. Berbagai kasus yang menyangkut hajat penduduk miskin, masyarakat papan bawah, oknum wakil rakyat tampak adem-ayem, duduk manis, berpangku tangan, goyang kaki. Jika kepentingan pengusaha terusik, spontan wakil rakyat merapatkan barisan. Bela yang membayar.

Mengingat korban kasus pedofilia adalah mayoritas anak-anak, dengan batasan usia tertentu. Predikat anak-anak yang terlantar sudah didukung lewat UUD NRI 1945. Ikhwal “perlindungan anak” khusus ditangani satu menteri di kabinet kerja Jokowi-JK. Apakah hanya karena eksploitasi berita menjadikan banyak pihak ikut bersuara. Ada yang mengail di air keruh. Bahkan kinerja pemerintah yang masih jauh dari janji kampanye, menjadi terselubung. Pemerintah lewat RPJMN 2015-2019, sudah mengenalkan istilah baku “anak kurang beruntung” terkait aspek pendidikan anak usia dini. Kurang bagaimana lagi peduli pemrintah terhadap anak, bahkan sejak dalam kandungan.

Demokrasi kita seolah hanya berlaku untuk orang dewasa, yang sudah mempunyai hak pilih. Wajar kalau anak-anak dilarang ikut kampanye, ikut orangtuanya berunjuk raga, unjuk rasa tuntut penyetaraan upah buruh/pekerja. Sehingga anak-anak bukan sebagai komoditas politik yang layak diperjuangkan. Hanya membuang, menguras percuma waktu dan energi para wakil rakyat yang terhormat, dimanapun mereka bermarkas. [HaèN]