Efek Domino Persepsi Pemerintah Terhadap Rakyat, Temporary Highclass vs Permanent Underclass

Efek Domino Persepsi Pemerintah Terhadap Rakyat, Temporary Highclass vs Permanent Underclass

Kewajiban rakyat terhadap pemerintah adalah mendoakan, bukannya umbar ujaran kebencian, membuat onar dengan penistaan agama, menantang ayat-ayat langit, membuat tulisan di media tanpa proses hati nurani, pasang badan sok jagoan atau merasa dirinya paling digdaya, apalagi niat melakukan makar, kudeta, pemberontakan bersenjata. Kalau mau melakukan oposisi sah-sah saja.

Di mana tanah kita pijak, di situ pemerintah tetap kita junjung. Kendati pemerintah belum mampu memenuhi semua harapan dan kebutuhan rakyatnya. Walaupun pemerintah baru bisa melayani dan mewujudkan aspirasi rakyat papan atas.

Bagaimana pemerintah menganggap dan menempatkan eksistensi, jati diri, potensi rakyat sebagaimana dipraktikkan di pesta demokrasi, mulai pilkada, pemilu legislatif sampai pilpres, sebagai bukti nyata, otentik sikap penguasa. Rakyat dibutuhkan hanya saat untuk menggunakan hak pilihnya pada Hari-H coblosan. Mahar politik, biaya politik atau kalkulasi politik sebagai bentuk “pengorbanan” partai politik dan bandar politik, sekedar untuk mengerucutkan dan memfokuskan pilhan rakyat.

Indonesia sebagai negara serba multi, termasuk multiketimpangan, multikesenjangan, multi-tidak-kesetaraan yang tidak hanya di bidang ekonomi. Masih ingatkah bahwa pelaku eknomi Nusantara, yang merupakan bagian integral ekonomi mancanegara bahkan ekonomi dunia, mampu melakukan komunikasi, koordinasi, kendali terhadap pelaku politik atau penguasa.

Kita tidak tahu perbandingan antara pengeluaran/belanja segelintir orang super kaya Indonesia dengan pengeluaran/belanja mayoritas rakyat papan bawah.

Kebijakan pemerintah yang  memuliakan kartél, mengutamakan korporasi, menganakemaskan konglomerat memang tak salah dan begitulah pasal timbal baliknya di hukum dagang. Karena dampak politik transaksional di pesta demokrasi 2014. [HaèN]