Méntal Paranoid Penguasa, Jurus Kriminalisasi vs Jurus Orang Gila

Méntal Paranoid Penguasa, Jurus Kriminalisasi vs Jurus Orang Gila

Praktik demokrasi atau kedaulatan rakyat di Indonesia sebagai penentu hubungan antara umara (penyelenggara negara, pejabat publik, penguasa maupun pemerintah) dengan ulama sebagai répreséntatif umat Islam.

Jangankan umara, hubungan pemerintah dengan rakyat yang mengunakan hak konstitusionalnya, acap hanya dalam bentuk hubungan simbolik, formalitas. Ada berbagai kondisi yang menjadikan rakyat merasa bahwa negara tidak hadir. Tak salah jika ada komponen masyarakat yang sampai turun ke jalan memperjuangkan nasibnya sebagai warga negara.

Bahasa pembangunan nasional memposisikan rakyat sebagai permanent underclass, uneducated people, maupun masyarakat kurung beruntung (penduduk miskin, versi BPS). Pemerintah lebih mengutamakan agar jalannya pelaksanaan hari-H pesta demokrasi berjalan sukses sesuai asas luber (langsung, umum, bebas dan rahasia). Soal bagaimana jalannya demokrasi pasca pelantikan penyelenggara negara, serahkan dan tergantung kepada kekuatan pasar.

Bisa dikatakan, klimaks hubungan antara umara dengan umara di periode pemerintah 2014-2019, pada saat tragedi penistaan agama oleh gubernur DKI Jakarta saat itu. Keberpihakan pemerintah sangat nyata, jelas dan terukur. Pemerintah mendadak gamang dengan kebijakannya. Pemerintah kehilangan orientasi yang menerus.

Memasuki babak mempertahankan kekuasaan agar lanjut ke periode kedua,  jangan ributkan soal modus, rekayasa apapun menjadi konstitusuional, sah dan legal. Pihak yang dicurigai sebagai cikal bakal potensial lawan politik, pihak berseberangan akan dikenakan pasal “basmi sebelum tunas”. Atau dengan pola gebug duluan, rembug belakangan.

Jadi, apapun yang terjadi pada ulama atau umat Islam pada umumnya, bukan sebagai kejadian luar biasa. Juga bukan sebagai perkara biasa di luar sistem hukum. Penguasa sudah siap dengan aneka jurus mematikan. Umat Islam tetap merapatkan barisan. [HaèN]