efek domino dan pola
penyakit politik menjadi semakin kompleks
Indonesia sedang mengalami transisi epidemiologi
yang ditunjukkan dengan meningkatnya penyakit tidak menular sementara penyakit
menular tetap menjadi bagian penting pola penyakit masyarakat. Kondisi ini akan
meningkatkan demand pada pelayanan kuratif, seperti pelayanan rawat inap
di rumah sakit. Hal ini dapat memicu pergeseran pendanaan pemerintah untuk
pelayanan kuratif dengan mengorbankan pelayanan publik karena terbatasnya dana
yang ada.
Munculnya penyakit-penyakit baru – khususnya penyalit
politik - yang akan memperbesar beban sektor kesehatan. Penemuan kasus K3
(kecelakaan kerja konstruksi) yang meningkat di satu provinsi dan disertai
dengan risiko penularan antar Usaha Penyediaan Bangunan maupun Penyedia Jasa
Konstruksi akan membebani sektor kesehatan secara signifikan, bila upaya
penanggulangan infeksi tidak dilakukan dan upaya surveilans penyakit baik untuk
hewan maupun manusia tidak diperbaiki.
Memang, sejauh ini penyakit politik tidak menular. Dikarenakan
setiap pekerja/buruh partai sudah mempunyai trade mark maupun modus
operandi. Ada perbedaan pola sesuai kasta dalam struktur organisasi parpol.
Pasal 1 ayat 3, UU 2/2017 tentang Jasa Konsruksi
menjelaskan :
3.
Pekerjaan Konstruksi adarah keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.
Selayaknya K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) diharapkan sebagai upaya
mitigasi terjadinya K3. Tepatnya, simak pasal 1 ayat 9 UU 2/2017 :
9.
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi,
dan perlindungan sosial tenaga kerja, seta tata lingkungan setempat dan pengelolaan
lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) merupakan kegiatan Kejaksaan Agung RI - mulai
tingkat SD hingga perguruan tinggi - dalam rangka mewujudkan generasi muda
penerus cita-cita bangsa yang sadar hukum,
Jadi kalau Pekerjaan Konstruksi merupakan perwujudan kebijakan pemerintah,
mau tak mau akan terkontamniasi penyakit politik. [HaèN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar