Perang Urat Syarat, Tidak Perlu Kode Etik

Perang Urat Syarat, Tidak Perlu Kode Etik

Di tahun politik, untuk mencapai target yang terukur, terstruktur, bisa dirumuskan, pihak kontestan sepertinya siap adu ilmu. Semua jurus andalan, senjata rahasia dikeluarkan. Termasuk jurus tipu-tipu. Prinsipnya, sama-sama kalah, sama-sama menang.

Soal biaya, tak perlu dirisaukan. Semakin lantang bersuara dipastikan dukungan akan banyak. Merasa elektabilitas, polularitas, nilai tawar, nilai jual di atas rata-rata, tinggal masalah waktu. Zaman pasar bebas, investor politik mancanegara, bisa ambil peran menentukan.

Bagi pihak yang punya agenda terselubung, tidak sekedar memanfaatkan pilkada serentak 2018 maupun pemilu legislatif serentak dengan pilpres 2019. Modus memperkeruh suasana menjadikan menghalalkan segala cara, segenap rekayasa, serta aneka manipulasi.

Pihak yang mempunyai media masa, menguasai SDM, mengantongi data/informasi karena tugas (termasuk privasi data), di atas kertas sudah sebagai pemegang kendali.

Selagi belum jelas mana kawan, siapa lawan, maka umpan berbasis ujaran kebencian, ujaran kebohongan, ujaran kebodohan maupun tindak tutur yang garang-garing, menjadi menu utama.

Pemerintah saja belum tahu persis, mana loyalis sejati, siapa loyalis bayaran, seberapa banyak loyalis abal-abal, kw2. Belum berani menduga apakah tarif dasar relawan akan berlipat jika maju lagi ke periode kedua. Intinya, merasa belum waktunya merapatkan barisan. Politik transaksional menjelma menjadi lelang bebas.

Munculnya semacam ujaran pengamat politik Rocky Gerung yang sebut kitab suci adalah fiksi. Semakin menujukkan modus, pola gerakan politik berbasis menu politik zaman Orde lama yaitu menu Nasakom.

Agama saja dijadikan bahan olok-olok, apalagi hal yang lain. Ini bukan pamer cerdas ideologi atau cerdas bicara, tapi memang demikianlah watak ular berbisa.

Sebagaian besar rakyat NKRI yang masih ber-Pancasila, saatnya menyatukan pilihan. Jangan mengulangan kesalahan, kezaliman, kemungkaran dan dosa yang sama. [HaèN]