nasib petani ditentukan oleh bukan petani

nasib petani ditentukan oleh bukan petani

Tak salah jika masih ada generasi petani yang tak mau melanjutkan tradisi jiwa tani. Bukan tak melihat prospek. Bukan tak ada faktor ajar sebagai pejuang olah tanah lumpur. Bisa juga karena imbas ada olah banding, daya tanding, nilai sanding dengan profesi lain, membuat anak cucu petani terpengaruh.

Apakah karena predikat negara Indonesia adalah agraris tidak diakomodir di dalam UUD NRI 1945. Jangan duga, burung sangka, asal memakai asas praduga tak bersalah. Petani punya menteri, yaitu Kementerian Pertanian (kementan).

Pengalaman menunjukkan bahwa Kementan dengan otoritas tugas dan fungsinya – karena bukan leading sector atau sektor unggulan – tidak akan mampu bermain cantik apalagi total di tata niaga pertanian. Karena itu masyarakat sipil dengan dukungan asosiasi tani, perlu mengambil porsi peran yang nyata untuk memfasilitasi pemberdayaan petani. Hasilnya, diharapkan kaum tani  menjadi mandiri dan berdaulat atas kegiatan tata niaga pertanian.  Mulai dari masalah lahan atau tanah garapan, benih, pasokan air, pupuk alam,  hingga pemasaran. Kesejahteraan masyarakat petani menjadi tolok ukur nasional.

Kondisi obyektif bangsa Indonesia masih berkisar pada masalah gizi. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menegaskan bahwa “Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya”.

Intervensi dan dominasi perdagangan. Kebutuhan bahan pokok pangan penduduk, sebagaian negara merasa perlu melakukan impor dari negara lain. Di pihak lain, tidak semua produk yang dihasilkan terserap habis oleh pasar domestik atau dalam negeri.

Masalah klasik data dan informasi, Data dan/atau informasi ketersediaan bahan pokok pangan di tingkat petani atau pedagang, disajikan dengan berbagai versi menurut sumbernya. Simpul pendek cepat, akhirnya pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendatangkan dari luar negeri. [HaèN]