parpol crah agawé negara bubrah

parpol crah agawé negara bubrah

Efek domino negara multipartai diperparah dengan juara umum pemilu 2014 tidak siap menang, beginilah akhirnya Indonesia-ku. Provinsi dan/atau kabupaten/kota yang seolah menjadi hak milik partai politik, melahirkan dinasti politik, klan atau sebutan lainnya.

Pemerintah bayangan. Pemerintah dalam pemerintah. Kekuasaan bisa diwariskan ke anak cucu. Daerah dikelola oleh keluarga politik, secara dejure maupun defacto. Tak ada kaitan, ikatan dengan daerah pemilihan (dapil).

Koalisi parpol pro-pemerintah sampai di tingkat daerah mengalami restrukturisasi. Ideologi Rp menjadi acuan koalisi parpol di pilkada, tidak harus sama dengan yang di pusat. Jumlah pemilih potensial Pilkada serentak 2018 setara dengan 81,79% pemilih potensial Pemilu 2019 (Republika, Senin, 2 April 2018).

Kebijakan partai yang menetapkan kadernya maju di pilkada, bukan faktor dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Fakta finansial gap pada anggaran biaya politik, menjadikan parpol melirik bantuan investor politik. Tak terkecuali investor politik dari negara paling bersahabat. Sejarah dan lebih parah, bisa berulang kembali, jika pejawat presiden masih bernafsu maju lagi. Siap-siap jadi negara bagian atau provinsi kesekian dari negara pemodal. [HaèN]