Korupsi, Bagian Integral Dari Demokrasi Multipartai

Korupsi, Bagian Integral Dari Demokrasi Multipartai

Memang kawan, tidak ada yang salah dan bisa dipersalahkan dengan banyaknya partai politik, bahkan organisasi kemasyarakatan yang beredar di Nusantara.

Jiwa dan semangat yang didasari kemajemukan  menjadikan hidup ini menjadi dinamis. Persaingan menjadi baan bakar untuk hidup berkemajuan.

Bahkan budaya rivalitas bukan sekedar persaingan untuk menjadi sang juara, bukan mencari predikat politikus jawara, bukan menuju kepala negara. Diyakini sebagai semangat sinerjitas dalam menegakkan eksistensi demokrasi dalam tatanan dan format bernegara.

Korupsi, tentu dengan aneka definisi, modus, tingkatan sampai pelaku utama, pada derajat tertentu bisa jadi budaya resmi bangsa dan negara.

Korupsi adalah wajah sisi lain dari biaya urus administrasi.

Biaya urus adminstrasi sebagai sumber penghasilan, penerimaan negara atau daerah yang tak resmi tapi legal. Bahkan berdasarkan pengelaman, rekam jejak, bisa ditentukan tarifnya. Tergantung pasal keuntungan yang akan didapat pihak pemohon atau pihak yang berkepentingan atau yang berurusan, yang punya urusan. Pemerintah atau negara hanya memfasilitasi.

Efek domino negara multipartai adalah semakin berderetnya meja demokrasi. Setiap meja mempunyai spesilisasinya. Tapi kebanyakan setiap meja menjadi multifungsi, multimanfaat, multiguna.

Semakin memperpendek mata rantai demokrasi, maka semakin besar biaya demokrasi. [HaèN]