pemerataan pembangunan vs pembangunan yang memeratakan

pemerataan pembangunan vs pembangunan yang memeratakan

Entah kenapa dan mengapa di periode 2014-2019 terwujud aneka peristiwa dan kejadian yang sulit ditarik benang merahnya. Sepertinya menurut akal sehat rakyat, ada pihak yang dengan akal bulus, nafsu serigala, modus buaya bergerak dan mengambil keuntungan di dua kutub yang berseberangan.

Negara ibarat akumulasi keluarga besar se Nusantara, tak heran pihak yang merasa tua dan sarat rekam jejak, merasa banyak jasa pengabadian dan imbalan logis sebagai penjuraganan, merasa berhak berdiri paling depan menjadi komandan dapur dan seabrek kepentingan terselubung, merasa kalau bukan dia siapa lagi.

Negara bagaikan perusahaan besar, sehingga yang merasa mempunyai saham paling banyak, paling besar merasa berhak nangkring dan nongkrong di kursi pucuk pimpinan. Minimal ada pihak yang merasa kalau tidak nenek moyangnya mendirikan bangsa ini, mana mungkin NKRI ada. Jadi, kalau kakinya masuk ke arus kas perusahaan maka diharapkan itu semua adalah hak milik. Mengalir ke kantung keluarga besar, memadati pundi-pundi yang kata filosofi kehidupan masyarakat Jawa-Udik adalah bak kantong bolong. Bisa menerima apa saja dan numpang liwat.

Jadi kawan, yang namanya relawan, loyalis, bolo dupak, ahli hisap, atau sebutan heroik lainnya ternyata hanya sudah senang dan diam kalau sudah diberi “mainan”. Asal tangan pegang uang, menggenggam makanan, yang siap menadah sudah diam. Merasa telah dapat banyak. Padahal mereka hanya sebagai perebut sisa-sisa pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Kisah sukses Jokowi plus minus JK, terlacak jika ada kelompok masyarakat – malah sebetulnya oknum masyarakat – yang kemampuan ekonominya jauh di atas rata-rata nasional. Bahasa jelasnya, pelaku ekonomi yang secara de facto sebagai penentu nasib bangsa dan negara. Pesta demokrasi diwujudkan sesuai skenario mereka. Jalannya revolusi mental di bawah bendera revolusi abang-abang bendera . . . . . [HaèN]