melek politik berbanding lurus dengan buta Pancasila

melek politik berbanding lurus dengan buta Pancasila

Proses peradaban berkemajuan berbasis semangat politik lokal sampai regional Nusantara baru sampai tahap menghasilkan mégakorupsi. Kembali ke pokok masalah. NKRI sebagai negara multipartai dipastikan akan menghadapai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara secara  multiefek.

Wolak-waliking zaman. Jurusan menuju Pancasila hanya bisa ditempuh oleh kendaraan partai politik. Tidak semua lapisan dan jenjang rakyat berhak naik kendaraan tersebut. Hanya yang sudah jelas silisilah darah ideologisnya yang diutamakan jadi penumpang.

Periode pemerintahan 2014-2019 memang mengindikasikan bahwa politisi sipil kalah garang dengan tampilan mantan angkatan, atau yang masih aktif. Kalah berani malu dengan politisi yang bukan dart sini-nya.

Secara de jure dan de facto,  tampak nyata bahwa politisi sukses bisa diukur, dilacak, ditengarai pada sukses dunianya. Sukses bukan sekedar mempunyai saham, andil di perusahaan politik. Bahkan ada anak bangsa yang karena daya, potensi, kapasitas biaya politik jauh di atas rata-rata nasional dipastikan serta merta mendirikan perusahaan politik.

Daripada merintis dari bawah, mulai dari awal dengan ikut kompetisi tarkam.

Bukan jaminan, bukti sejarah, walau mempunyai perusahaan keluarga partai politik, ternyata hanya duduk manis di bangku cadangan. Ujung-ujungnya malah membuat rusuh, kisruh negara.

Kendaraan politik menjadikan seseorang lepas landas, melesat meninggalkan rakyat yang mengantarnya. Rakyat yang sadar telah menggunakan hak konstitusionalnya di pilkada, pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Pancasila hanya berlaku dan beredar di pasar rakyat, pasar tradisional, pasar kaget atau bisa ke pasar tumpah. Pancasila tidak mungkin hadir sebagai menu hidangan berbangsa dan bernegara yang dihadiri oleh negara sahabat.

Pancasila semangkin ditinggalkan menderita di landasan demi menjamu, menyambut tamu agung dari negara paling bersahabat. Opo tumon. [HaèN]